METROPOLITAN – Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sabtu (15/04) kemarin mendirikan Pesantran Hak Asasi Manusia (HAM) Darul Adli di Joglo Keadilan, Jalan Raya Parakan Salak No 1, RT 01/07 Desa Kemang, Kabupaten Bogor. Pendirian pesantren ini bekerja sama dengan PC Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bogor. Selain mengajarkan ilmu keagamaan, para santri nantinya juga dididik mempelajari ilmu hukum berbasis Pancasila dan UUD 1945, serta mendalami tentang kebangsaan, kemanusiaan dan terkait rasisme.
Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso mengtakan, Pesantren HAM ini merupakan konsep baru. Karena sebelumnya hanya ada pesantren modern dan pesantren sains. Sugeng pun berharap, pesantren ini dapat melahirkan para santri yang berwawasan kebangsaan dan berwawasan kemanusiaan berbasis HAM. Mereka yang lahir dari Pesantren Darul Adli pula akan menjadi tokoh besar nantinya. Untuk mengenyam pendidikan tersebut, sambung Sugeng, membutuhkan waktu selama tujuh tahun. “Jadi tiga tahun setingkat SMA/SMK dan empat tahun santri akan setara dengan perguruan tinggi, dengan basis hukum. Ada ijazah dan gelar pula,” ujar Sugeng kepada Metropolitan.
Alasan pendirian sekolah tersebut yakni lantaran berkembangnya satu aliran agama dan basis agama yang mengusung nilai–nilai radikalisme. Bahkan kini mereka sudah menyebarkan pahamnya secara terbuka. Contohnya fenomena Pilkada Jakarta. Namun begitu, sambung Sugeng, ia tidak dapat menyalahkan masyarakat yang ikut dalam aksi radikalisme tersebut. “Tapi kita harus pikirkan bagaimana memenangkan masyarakat itu kembali dengan konsep yang moderasi, menghargai perbedaan dan sesuai dengan konsep Islam yang diusung dan diperjuangkan NU,” katanya.
Sebab konsep tersebut sesuai dengan visi-misi YSK. Yaitu tidak membeda–bedakan ras, maupun agama. “Inilah pesantren yang kami promosikan saat ini dan inilah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Karena, dengan munculnya gerakan radikalisme, tidak adanya kesepahaman dengan prinsip negara dan Pancasila,” ujarnya lagi.
Acara soft launching itu pun dibarengi dengan serangkaian kegiatan pembukaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) angkatan ketiga. Saat ini sudah terdaftar sebanyak 17 orang pada angkatan tersebut. Di antaranya dari wilayah Riau, Lampung, Bogor, Jakarta dan Poso. Selain itu, acara tersebut juga diisi pembicara dari Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dan dimeriahkan dengan Marjinal Band.
(yos/b/ram/dit)
