METROPOLITAN - Belum adanya kepastian koalisi yang terjadi di tingkat Jawa Barat nampaknya membuat gundah partai-partai yang ada di daerah. Begitu pun yang dirasakan Ketua DPC Demokrat Kota Bogor, Usmar Hariman. Menyambangi parpol-parpol yang ada di Kota Bogor jadi upaya partai berlambang mercy itu untuk mengantisipasi koalisi yang akan terjadi di Jawa Barat.
Usmar mengatakan, hampir semua keputusan politik itu akan dilakukan atau diputuskan di akhir-akhir tahun ini. Sedangkan, partai-partai di daerah sangat tergantung dengan koalisi yang terjadi di Jawa Barat. Maka, ia condong untuk intens melakukan komunikasi dengan parpol lain. “Seperti yang dilakukan beberapa hari belakangan ini. Saya melakukan komunikasi dengan Partai Perindo dan PKS,” kata Usmar.
Menurutnya, bukan tanpa alasan komunikasi yang dilakukan dengan parpol lain intens dilakukan. Karena, dengan terjadinya dua kutub antara Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar yang memudarkan poros baru yang baru dibentuk, itu juga harus diantisipasi sebagai hal yang akan mempengaruhi konstelasi ke wilayah nantinya. Contohnya, PPP yang sudah merapak ke RK, PAN dan PKS ke DM, sedangkan Demokrat dan Gerindra belum menentukan. Kalau koalisi poros baru sebelumnya sudah diturunkan ke bawah tentu ini bisa menjadi badai. “Makanya ini yang harus betul-betul kita lakukan, yaitu melakukan komunikasi politik antara satu partai dengan partai lain,” ucapnya.
Dengan demikian, Usmar meyakinkan, komunikasi politik wajib hukumnya dilakukan demi mengantisipasi kejadian apapun di Pilkada serentak 2018. Apalagi, komunikasi ini sekaligus untuk membangun keleluasaan melakukan konfigurasi politik.“Jika sudah seperti itu, semua tinggal duduk dan paling sulit itu kan memposisikan siapa mendapatkan apa, karena tidak ada partai poilitik yang bisa mengusung,” imbuh Wakil Walikota Bogor ini.
Dirinya menambahkan, dengan konfigurasi dua partai yang berkoalisi sebenarnya sudah cukup tetapi jika bertambah banyak, resikonya tentu masing-masing partai akan meminta jatah posisi baik di walikota atau sebagai wakil walikota. “Kerumitan ini bisa mencair jika Jawa Barat segera putus. Jika semua diarahkan akhir tahun ketua partai harus bekerja keras, mengatur strategi dengan segala teori kemungkinan,” tutupnya.
(rez/b/ram/run)
