METROPOLITAN - Sudah bukan jadi rahasia umum jika seseorang yang akan maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) memerlukan ongkos politik yang cukup besar. Seperti halnya yang terjadi di Pilwalkot Bogor 2018. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yus Fitriadi, memprediksi setidaknya bakal pasangan calon (bapaslon) wali kota dan wakil wali kota Bogor periode 2018-2023 memerlukan modal ongkos politik minimal sebesar Rp11 miliar.
Menurut Yus, ada beberapa hal wajib yang minimal harus disediakan bapaslon. Yakni biaya konsolidasi awal yang perkecamatannya bisa ditafsir mencapai Rp50 juta. Lalu alat peraga kampanye (APK) atau baliho sebanyak 100 unit perkecamatan seharga satuannya Rp2 juta. Kemudian, kaos partai sebanyak 1.000 buah perkecamatan dengan harga satuan sebesar Rp50 ribu. Selanjutnya biaya kampanye yang perkecamatannya bisa mencapai Rp1 miliar. Serta biaya saksi di 1.814 TPS sebesar Rp500 ribu perorang. “Kalau ditotal hampir mencapai Rp11 miliar dan itu yang wajib atau minimal ada,” kata Yus.
Yus pun tak menampik soal APK yang dibiayai APBD. Akan tetapi, tidak dipungkiri pada saat pelaksanaan nanti para bapaslon akan menyebar sendiri baliho yang memperkenalkan mereka. Pun begitu dengan kaos partai yang ditarget minimal seharga Rp25 ribu, tetapi pada kenyataannya harga kaos akan mencapai Rp50 ribu. “Jadi tidak selamanya apa yang sudah dibiayai negara bapaslon tidak keluarkan juga. Tentu target mereka adalah menang, pastinya dengan segala daya upaya yang masih diluar jalurnya pasti dilakukan,” ucap dia.
Disinggung apakah bapaslon pemilik harta kekayaan tertinggi menandakan keamanannya di pilwalkot Bogor 2018, Yus menilai tidak seperti itu. Karena harta kekayaan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah berbentuk uang, melainkan aset yang dimiliki. Seperti tanah, kendaraan, rumah dan sebagainya. Lalu Yus menduga modal politik ini biasanya didapatkan bapaslon dari tiga hal yang berbau money politik. Seperti dari pengusaha yang dijanjikan proyek-proyek di pemerintahan. Kedua dari pelaku bisnis atau investor yang mau masuk ke Kota Bogor. Terakhir dari promosi jabatan ASN dan para calon legislatif dari tingkat Kota Bogor, Jawa Barat hingga DPR RI. “Apalagi coba. Pasti pengusaha dan investor. Tidak menutup kemungkinan paslon juga akan meminta bantuan ke calon pileg dari kader partai lain,” bebernya.
Dengan begitu, ia meminta keseriusan Panwaslu hingga KPK untuk turun tangan melototi aliran dana kampanye yang dimiliki para bapaslon tersebut. Karena biasanya aliran dana ini akan mengalir pada saat sebelum penetapan bapaslon dilakukan KPU. “Makanya serius nggak KPK dan Panwaslu untuk bisa mencegah hal itu,” pintanya.
(rez/b/ram)
