Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meragukan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018. Mereka menduga masih ada ASN yang memihak salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, bahkan secara terang-terangan.
Ketidaknetralan ASN terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) Komisi I dengan Ketua Satuan Tugas Pilkada dan jajarannya di gedung DPRD Kota Bogor, kemarin. “Mereka (pemerintah, red) menjelaskan upaya yang sudah dilakukan. Tapi justru yang lebih banyak itu (pelanggaran, red) yang tidak terekspos,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi.
Menurut lelaki yang akrab disapa Kiwong, pelanggaran yang sempat terekspos adalah dukungan salah seorang lurah terhadap salah satu pasangan peserta melalui isyarat tangan. Ia pun khawatir keberpihakan ASN mengganggu keamanan dan ketertiban pilkada 2018. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui satgas pilkada meningkatkan pengawasan terhadap ASN di lingkungan Kota Bogor. “Kami harap lebih tegas menindak ASN yang melanggar komitmennya,” pintanya.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku sepakat jika ASN harus netral dan tidak berpihak kepada siapa pun itu calonnya. Bahkan, ia pun sudah melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut. “Jadi saya memahami dan memaknai teman-teman ini mempunyai semangat yang sama bahwa ingin menjaga marwah dan kenyamanan Kota Bogor. Tetapi semua akan terpulang dari masing-masing pribadi,” kata Ade.
Ia juga tak lupa mengapresiasi pemanggilan ini. Sebab, menurutnya, sikap DPRD menunjukkan komitmen yang sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban sepanjang tahapan pilkada kali ini. “Kami dari pemerintah daerah telah memberikan surat edaran, membentuk satgas netralitas ASN dan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur hingga ke wilayah,” ujarnya.
(rez/els/run)
