METROPOLITAN - Jelang pileg 2019, ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bakal dilatih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Bimbingan teknis (bimtek) itu dilakukan agar panitia pemilu bisa lebih tanggap dalam mengerjakan tugas dan fungsinya di waktu pencoblosan nanti. Komisioner Divisi Keuangan dan Logistik KPU Kota Bogor Edy Kholki Zaelani mengatakan, setelah sukses menggelar pilkada serentak kemarin, tentunya masih ada saja persoalan teknis yang perlu diperbaiki, terutama KPPS. Terlebih, tugas panitia di pileg 2019 lebih berat. Jika di pilkada serentak kemarin hanya ada dua kotak suara dengan jumlah hak pilih sedikit, di pemilu 2019 akan ada lima kotak suara yakni kotak pilpres, kotak DPR RI, kotak DPRD provinsi, kota DPD dan DPRD Kota. ”Rencananya setelah beres Daftar Calon Sementara (DCS) di pertengahan Agustus 2018, kita adakan bimtek,” ujar Edi. Tak hanya PPS dan PPK, sambung Edi, anggota KPPS perlu dibekali bimtek. Terlebih mereka merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemilu. Berkaca pada pilwalkot, anggota KPPS masih ada yang penulis angka di formulir belum rapi, termasuk sistem tentang penghitungan. Padahal, itu merupakan yang sangat urgen. Apalagi di pileg 2019, jumlah TPS di Kota Bogor menambahkan dua kali lipat dari pilwalkot sebelumnya. Hingga kini, KPU sudah memberhentikan satu anggota PPS dan tiga anggota PPK dikarenakan memutuskan maju di pileg 2019. ”Pilwalkot 2018 jadi bahan evaluasi KPU di pileg 2019 agar semua berjalan baik dan kondisif,” katanya. Edi menambahkan, rencananya rekrutmen anggota KPPS di Mei 2019. Tetapi dari sekarang PPK sudah menyiapkan anggota KPPS.Ketika mereka kesulitan dalam melakukan rekonstruksi bisa mengambil dari tenaga pendidikan. Untuk jumlah anggota KPPS tetap tujuh orang dan dua orang linmas. Sedangkan tugas anggota KPPS sesuai SK yakni satu bulan, tetapi tugas pokok hanya 24 jam. Dipastikan di pileg 2019, banyak anggota KPPS muda, terlebih syarat menjadi anggota KPPS berusia 17. ”Syarat menjadi anggota KPPS, ijazah SMA dan yang terpenting tidak terlibat partai. Sedangkan honor mereka tetap sama dengan pilwalkot yakni ketua KPPS Rp550 ribu, anggota Rp500 ribu, sedangkan anggota linmas Rp 400 ribu per bulan,” pungkasnya. (ads/a/sal/run)
