METROPOLITAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 1.586 nama lolos sebagai calon anggota DPR RI untuk sejumlah daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dari penelusuran data DCS, di Jabar terdapat 30 nama artis yang akan bertarung. Angka itu tertinggi dibanding provinsi lain seperti Jawa Timur delapan orang dan Jawa Tengah enam orang. Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) di Bandung, Adiyana Slamet, mengungkapkan bahwa para partai politik (parpol) harus bertanding dengan sistem ambang batas (threshold) di parlemen maupun saat mengajukan calon presiden. Jadi parpol harus berlombalomba mendulang suara terbanyak, apalagi di Jabar memiliki 17 persen suara pemilih nasional. \”Artis ini memang diharapkan bisa menambah suara partai atau suara individu, sehingga memang yang akhirnya nanti bisa berimbas pada parliamentary threshold yang empat persen dan presidential threshold yang 20 persen,” ujar pengamat politik dari Universitas Komputer Indonesia itu. Dari 30 artis yang bertarung di Jabar, sebagian sudah masuk dunia politik lebih awal. Sebut saja Nico Siahaan dari PDI Perjuangan dan Nurul Arifin dari Golkar. Namun, banyak juga yang baru berkecimpung seperti penyanyi Giring Ganesha dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), penyanyi Mulan Jameela dari Gerindra dan presenter Choki Sitohang dari Perindo. Jabar memiliki sebelas dapil dan hampir semuanya memiliki caleg artis, kecuali dapil nomor tiga. Partai Nasdem tercatat mengajukan artis paling banyak dengan sepuluh kandidat. Pengamat politik Jabar, Adiyana, menyatakan parpol juga tersandera dengan sistem konversi suara yang disebut sainte-laguë. Sistem baru ini memberi jatah kursi berdasarkan persentase suara partai di dapil. Sistem sainte-laguë berbeda dengan sistem selama ini hare quota yang menggunakan harga kursi. Adi, yang juga kandidat doktor Universitas Pajajaran, menilai masuknya artis di kancah politik adalah bentuk kegagalan parpol melakukan kaderisasi. Hal senada juga diungkapkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Peneliti Perludem, Maharddhika, mengungkapkan bahwa parpol perlu merombak sistem rekrutmen, sebab kaderisasi partai tidak bisa instan. ”Itu perlu diperjuangkan. Karena apa? Karena mereka harus belajar berorganisasi mulai dari bawah. Jadi mulai pengambilan keputusan dari internal partai dulu, baru berpartisipasi dalam politik elektoral,” jelasnya. (ozn/sal/run)
