METROPOLITAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) mencatat banyak pelanggaran di hampir seluruh daerah pemilihan (dapil) di Jabar selama masa kampanye pemilu 2019 berlangsung sejak 23 September lalu. Pelanggaran itu dilakukan calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) dan hampir terjadi di seluruh dapil di Jabar. Komisioner Bawaslu Jabar Divisi Pengawasan Abdullah mengatakan, pelanggaran didominasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan. Dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan caleg dan parpol, beberapa di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyelidikan. “Banyak peserta pemilu, baik caleg maupun parpol melakukan pelanggaran. Kebanyakan soal APK, pemasangannya di tempat yang bukan peruntukannya. Selain itu, spesifikasi seperti ukurannya banyak yang menyalahi aturan,” kata Abdullah. Abdullah mengaku pelanggaran tersebut bisa saja terjadi lantaran ketidaktahuan caleg atau parpol karena tidak sampainya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara. Meski demikian, ada kemungkinan pelanggaran tersebut memang sengaja dilakukan. “Bisa juga memang disengaja. Oleh karenanya, kami menggelar rakor pengawasan kampanye agar menjadi upaya untuk menekan pelanggaran tersebut,” terangnya. Menurut Abdullah, Bawaslu akan terus menggelar sosialisasi kepada peserta pemilu 2019 dan seluruh elemen masyarakat terkait substansi penyelenggaraan pemilu 2019. Sebab, masih banyak potensi pelanggaran yang dapat terjadi di tengah kontestasi yang ketat. Abdullah melanjutkan, ada sejumlah potensi pelanggaran lainnya. Mulai dari tim kampanye yang diisi oleh pejabat pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI atau Polri, termasuk potensi penggunaan fasilitas publik, sarana pendidikan hingga sarana ibadah. “Sesuai UU Pasal 280, ada tempattempat yang dilarang digunakan untuk kampanye. Peserta pemilu harus ikut aturan. Mereka harus membangun keterpilihan dengan cara yang fair. Kami Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi,” pungkas Abdullah. (snd/sal/run)
