Senin, 22 Desember 2025

Kapolda Jabar: KPU dan Bawaslu Wajib Netral

- Jumat, 2 November 2018 | 10:34 WIB
FADLI/METROPOLITAN
FADLI/METROPOLITAN

METROPOLITAN - Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Agung Budi Maryoto mengimbau penyelenggaraan pemilu 2019, yakni KPU provinsi dan Bawaslu sebagai wasit, harus bersikap netral. Artinya tidak berpihak pada pasangan calon mana pun. Selian itu, warga Jawa Barat (Jabar) juga diminta tidak mudah termakan isu hoaks, terlebih jelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2019.

”Saya sudah ketemu dengan ketua KPU provinsi beserta jajaran di daerah agar menjunjung tinggi netralitas di pemilu 2019,” ujar jenderal bintang dua itu usai meresmikan gedung Polresta Bogor Kota di Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, kemarin. Tidak hanya KPU sebagai penyelenggara pemilu, sambungnya, Bawaslu juga sebagai wasit harus netral karena sangat penting dalam mengawasi proses pemilu 2019.

Sedangkan antisipasi kerawanan pemilu, tentunya bersifat dinamis karena melihat juga fenomena sosial. Apalagi pemilu sekarang ada lima kertas suara, yakni pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten. ”Penghitungan nanti di TPS bisa selesai sampai jam sepuluh malam, tentunya pengamanan juga sampai malam,” katanya. Agung menegaskan sebagai unsur pengamanan di pemilu 2018, netralitas polisi tidak perlu diragukan lagi. Terbukti, pada pilkada kemarin tidak ada laporan dari masyarakat, LSM dan KPU bahwa TNI/Polri di Jabar tidak netral.

”Sampai hari ini Jabar masih aman dan kondusif. Semuanya tetap bersinergi. Jika ramai, itu di luar bukan di Jabar,” ungkapnya. Memasuki masa kampanye, bakal maraknya isu hoaks bertebaran di media sosial, pihak Polri sudah mengantisipasi hal tersebut. Terlebih Polri sendiri memiliki Information Technology (IT) yang bakal memantau perkembangan isu hoaks, SARA dan ujaran kebencian yang kerap terjadi di medsos.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar di medsos yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Perlu dilakukan kroscek terlebih dahulu agar tidak ikut-ikut menyebarkan informasi hoaks. Misalnya seperti isu penculikan anak yang belakangan ini sudah meresahkan masyarakat. ”Seperti pengalaman pilkada kemarin, sempat muncul isu tentang penganiayaan terhadap ulama. Polri bergerak cepat, 12 orang yang menyebabkan isu tersebut langsung ditangkap dan pelakunya sudah diproses hukum,” pungkasnya. (ads/b/sal/run)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X