METROPOLITAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor keluarkan rekomendasi penundaan penetapan DPT kepada KPU Kota Bogor.
Penundaan pleno sendiri disebabkan belum sinkronnya rekap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap dua pemilu 2019 Kota Bogor dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
Sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), disepakati partai politik peserta pemilu. Pleno DPTHP-2 dilaksanakan setelah peng-input-an data ke Sidalih lancar.
Ketua Bawaslu Kota Bogor Yustinus Eliyas menjelaskan, ditundanya pleno DPTHP-2 karena aplikasi Sidalih lelet, tidak bisa dibuka. Akhirnya pleno DPTHP-2 pun ditunda.
Sementara itu, operator Sidalih-nya bukan KPU daerah, tetapi langsung KPU pusat. Padahal, sinkronnya data manual dengan Sidalih sangat penting agar tidak menyebabkan kerancuan di kemudian hari.
“Jika tidak seragam bakal berpengaruh, sehingga data manual dengan Sidalih wajib seragam. Kita sedang berkoordinasi dengan KPU Kota Bogor. Ketika peng-input-an data ke Sidalih lancar, bisa langsung diplenokan,” ujarnya.
Plt Ketua KPU Kota Bogor Edi Kholki Zaelani menuturkan, ada beberapa alasan pleno penetapan DPTHP-2 tersebut direkomendasikan ditunda.
Hasilnya sebenarnya sudah ada, namun masih data manual, belum selesai disinkronkan dengan Sidalih. Karena itu atas rekomendasi Bawaslu Kota Bogor, rapat pleno ditunda sampai data selesai disinkronkan dengan Sidalih.
Penundaan pleno DPTHP-2 sangat berpengaruh, terlebih pencocokan data dengan Sidalih sangat penting agar data DPT semakin akurat, bebas kesalahan dan hak konstitusional pemilih terpenuhi.
“Sesuai rekomendasi Bawaslu, jika data manual dengan Sidalih sudah sinkron, segera plenokan DPTHP tahap duanya,” ujar Edi. Hal senada diungkapkan Komisioner KPU Kota Bogor Siti Natawati.
Ia mengaku data manual dari setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah lengkap. Namun, data tersebut masih banyak yang belum ter-input ke Sidalih lantaran prosesnya berjalan lambat atau mengalami gangguan pada sistem Sidalih.
“Kalau data manual sudah fix semua, PPK sudah kirim data. Tinggal masalah Sidalih saja karena data manual harus di-upload PPK ke Sidalih.
Belum bisa memastikan hingga kapan plenoDPTHP-2 ini di-pending. Yang jelas pleno akan dilakukan setelah input data ke Sidalih selesai,” pungkasnya. (ads/b/sal/run)
