METROPOLITAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor mencatat telah menangani lima kasus dugaan pelanggaran pemilu hingga kini. Kasus tersebut terjadi sepanjang tahapan pemilu 2019 berlangsung hingga awal Januari ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, lima kasus yang sudah ditangani tersebut di luar pelanggaran Alat Peraga Kam­panye (APK) yang cukup mendomi­nasi. Tiga di antaranya terkait Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) yaitu dugaan pelanggaran pada rapat pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), dugaan tidak memberikan salinan DPT dan dugaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak netral. “Di luar APK ada lima kasus yang sudah ditangani. Dugaan pelangga­ran rapat pleno DPSHP dan dugaan tidak memberikan salindan DPT. Ada juga dugaan PPS yang ikut acara pe­latihan saksi partai politik di Kecama­tan Cijeruk. Yang ini sudah kami te­ruskan ke KPU dan Dewan Kehorma­tan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ungkap Irvan. Selain itu, masih ada dua kasus yang masih ditangani Bawaslu Kabupaten Bogor hingga kini. Kedaunya soal la­poran pose dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengha­diri Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Sentul, belum lama ini. Dalam satu kasus ini, Bawaslu menerima dua laporan hasil limpahan dari Bawaslu RI. “Yang kasus Anies ini dua pelapor berbeda. Saat ini masih proses, bebe­rapa waktu lalu kami juga sudah men­gundang Anies-nya untuk klarifikasi. Laporannya di pusat, kami menerima pelimpahan kasus ini,” terangnya. Dengan jumlah penanganan kasus tersebut, Bawaslu menyebut Kabupaten Bogor masih dalam posisi sedang untuk kerawanan pelanggaran pemilu. Kera­wanan ini juga sama seperti pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2019 yang dikeluarkan Bawaslu Jawa Barat. Meski secara umum memiliki kera­wanan sedang, ada dua subdimensi kerawanan pemilu yang tergolong tinggi di Kabupaten Bogor. IKP men­catat subdimensi kampanye dan sub­dimensi ajudikasi di Kabupaten Bogor masuk katagori lawan tinggi. “Kalau secara umum memang ma­suk rawan sedang. Tapi untuk dua itu, sudimensi kampanye dan subdimen­si ajudikasi keberatan pemilu memang tergolong tinggi,” pungkas Irvan. (fin/c/feb/run)