METROPOLITAN - Konflik internal Partai Beringin Karya (Berkarya) tak kunjung usai, justru semakin ruwet. Bela­kangan, ada wacana mengge­lar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk bong­kar-pasang kepengurusan. Padahal, pendaftaran peserta Pemilu 2024 sebentar lagi dit­utup. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Badarudin Andi Picunang, menyarankan kepada pihak yang bertikai menyelesaikannya setelah partai ini lolos men­jadi kontestan Pemilu 2024. Jika tidak bisa, pria yang akrab disapa Badar ini mengimbau mereka yang ingin berjuang di pesta demokrasi untuk pindah partai. “Kepada pimpinan pusat hingga daerah, sebagai pemilik sah partai ini, utamanya yang terzalimi, untuk bisa meny­elamatkan diri dan kelompoknya dengan mengambil sikap po­litik pindah atau bedol desa ke partai yang lebih baik,” ujar Badar, kemarin. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan, momentum Pe­milu 2024 jangan dilewatkan. Kendaraan politik bukan Par­tai Berkarya saja. Banyak partai bisa menjadi pilihan. Mulai dari partai di Senayan, nonpar­lemen hingga partai baru siap menanti para pejuang Berkarya. Badar juga menyarankan ka­der Berkarya yang hendak pindah partai tetap menjaga marwah dan nama baik partai barunya kelak. Sang sekjen pun tanpa ragu meminta maaf atas kekisruhan internal yang ter­kesan tiada berujung ini. Ke­lakarnya, di dunia politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Adanya, kepentingan abadi. Soal keruwetan kepengurusan, Badar menyarankan untuk membuat Munas Bersama se­telah partainya dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masalahnya, Partai Berkarya belum juga mendaftarkan diri. Sedangkan pendaftaran tutup pada 14 Agustus 2022. Di Munas Bersama nanti, sambung dia, bisa dilibatkan seluruh elite berseteru. Yakni, pihak Symasu Djalal, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Neneng A. Tuty. Ia menyarankan urusan ‘dapur’ ini diselesaikan secara internal. Pemerintah dipastikan tidak akan ikut campur. Menurutnya, dinamika inter­nal Beringin telah menjadi bola liar bertajuk Munaslub. Diceritakan, sejumlah pimpi­nan DPW Provinsi bahkan diganti karena alasan masuk ‘Kelompok Sekjen’. Padahal, Badar memastikan tidak pernah membuat istilah kelompok tersebut. Semuanya dianggap kader. Belum lagi, tambah dia, Se­kretariat DPP yang sah tidak difungsikan untuk persiapan verifikasi saat ini. Persiapan verifikasi hanya dikuasai kelom­pok tertentu dan dilakukan di luar kantor resmi tanpa meli­batkan sekjen. Pengambilan keputusan dilakukan sepihak dan banyak melanggar AD/ART. “Sungguh pertontonan yang luar biasa dan berdampak Par­tai Berkarya terancam tidak ikut verifikasi 2022 dan Pemilu 2024. Elite pengurus pusat tidak me­mikirkan kebesaran partai dan hanya memikirkan kekuasaan pribadi,” tambahnya. (rm/feb/py)