METROPOLITAN.ID - Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 di Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana ambisiusnya.
Prabowo menegaskan niatnya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.
Berikut beberapa fakta penting yang mengiringi pernyataan Prabowo yang ingin hapus sistem kerja outsourcing.
Baca Juga: Sony Xperia 1 VII: Flagship Baru dengan Snapdragon 8 Elite, Cek Spesifikasi Lengkapnya Yuk
1. Kado May Day: Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh
Presiden Prabowo mengumumkan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Dewan ini akan diisi oleh perwakilan dari berbagai serikat buruh di Indonesia dan bertugas memberi masukan langsung kepada presiden mengenai kebijakan ketenagakerjaan.
2. Perlindungan Investasi Tetap Jadi Pertimbangan
Meskipun berkomitmen menghapus outsourcing, Prabowo menekankan pentingnya tetap menjaga iklim investasi.
Baca Juga: Pede Hadapi Barcelona di Leg Kedua, Simone Inzaghi Pastikan Inter Milan Tampil All Out
Menurutnya, langkah penghapusan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak buruk terhadap dunia usaha.
3. Dialog antara Buruh dan Pengusaha
Presiden berencana mempertemukan ratusan pemimpin serikat buruh dan kalangan pengusaha dalam forum dialog nasional.
Tujuannya adalah mencari solusi bersama agar transisi dari sistem outsourcing bisa berjalan lancar.
4. Dukungan dari Kemenaker
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyatakan kementerian siap melaksanakan kebijakan Presiden terpilih, namun ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus ditopang kajian teknis yang matang.
5. Komitmen Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Prabowo juga menunjukkan dukungannya terhadap pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan UU Perampasan Aset, yang dianggap sebagai bagian dari agenda kesejahteraan pekerja di masa pemerintahannya.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo berupaya menyeimbangkan perlindungan bagi buruh dan stabilitas iklim investasi.
