Minggu, 21 Desember 2025

Keluhkan Proses PPDB, Warga Puncak Bogor Datangi Kantor Desa

- Selasa, 27 Mei 2025 | 13:47 WIB
Warga saat mengadu ke kantor Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor soal kisrus PPDB. (Rizal)
Warga saat mengadu ke kantor Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor soal kisrus PPDB. (Rizal)


METROPOLITAN.ID
- Sejumlah warga di kawasan Puncak Bogor mendatangi kantor Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, beberapa hari belakangan.

Musababnya, mereka mengeluhkan proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tingkat SMA negeri.

Kades Gadog Dedi Junaedi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan akomodasi penerimaan siswa melalui jalur zonasi maupun prestasi dalam PPDB tingkat SMA negeri.

Menurutnya, permintaan tersebut merespon banyaknya warga Puncak Bogor yang mengeluhkan sulitnya masuk ke sekolah negeri, khususnya melalui jalur zonasi.

Pengaduan dari masyarakat terus berdatangan ke kantor Desa Gadog.

"Masuk jalur zonasi maupun afirmasi sangat sulit. Untuk jalur prestasi, syaratnya juga berat karena harus punya piagam, misalnya dari bidang olahraga atau kepramukaan," ungkap Dedi Junaedi, Selasa, 27 Mei 2025.

Dedi Junaedi menjelaskan, jalur zonasi kini tak lagi menjadi harapan bagi warga.

Sementara jalur prestasi terkendala banyaknya persyaratan administratif.

"Padahal, sekitar 10 persen warga Puncak Bogor termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ungkapnya.

Ia mengaku kisruh PPDB ini hampir selalu terjadi setiap tahun dan belum ada solusi konkret dari pemerintah.

Pemerintah desa kerap kali menerima pengaduan dari para orang tua siswa karena ketatnya persyaratan masuk jalur zonasi maupun prestasi.

"Dalam PPDB tahun ini, masih ditemukan sejumlah masalah, seperti kesalahan dalam penetapan zonasi dan belum optimalnya penggunaan ruang kelas," jelas Dedi Junaedi.

Salah seorang warga Kampung Sukabirus, Siti Aisyah, mengaku banyak warga yang seharusnya tidak masuk dalam zonasi justru diterima, sementara yang tinggal di wilayah zonasi harus mencari sekolahan lain tertuju satelit.

"Anak saya juga gagal jalur prestasi karena belum memenuhi syarat. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat kami mengincar sekolah negeri agar tidak terbebani biaya. Jika harus menyekolahkan anak ke sekolah swasta, beban biaya seperti SPP dan uang bangunan akan sangat memberatkan," pungkasnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X