METROPOLITAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tidak ada kebocoran data pribadi milik warganya seperti yang ramai diklaim oleh akun anonim di media sosial X (sebelumnya Twitter).
Pernyataan ini menanggapi unggahan akun bernama @DigitalGhostt yang mengklaim menjual database 4,6 juta data pribadi warga Jawa Barat di sebuah forum gelap atau dark forum.
Klaim itu sempat viral dan memicu kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan data, mengingat akun tersebut menyebutkan bahwa data yang dijual mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan), email, hingga pekerjaan.
Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menegaskan bahwa klaim tersebut tidak sesuai fakta di lapangan.
Baca Juga: Data 4,6 Juta Warga Jabar Dibobol? Akun Hacker DigitalGhostt Viral Usai Pamer di Dark Web
“Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,” kata Adi.
Akun @DigitalGhostt bukan nama baru dalam dunia peretasan. Ia dikenal di kalangan komunitas dark web sebagai pelaku aktif jual beli data ilegal.
Dalam unggahannya baru-baru ini, ia mengklaim memiliki database jutaan penduduk Jawa Barat yang bersumber dari sistem milik pemerintah daerah.
Namun hingga saat ini, tidak ada bukti otentik yang mendukung klaim tersebut, dan pihak berwenang menyatakan data yang diklaim itu tidak berasal dari server milik Pemprov Jabar.
Baca Juga: DPR Ingatkan Pemerintah Patuh UU PDP dalam Kerja Sama Pengelolaan Data Pribadi dengan AS
Kepala Diskominfo Jabar juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi, apalagi yang bersumber dari akun anonim.
“Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi di media sosial secara bijak, dan jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Pemprov Jabar terus melakukan penguatan sistem keamanan informasi sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi ancaman siber.
“Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini,” pungkasnya.
