METROPOLITAN.ID – Suasana meriah yang seharusnya mewarnai prosesi Kirab Boyongan dalam rangka perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Kamis, 7 Agustus 2025 mendadak berubah menjadi riuh sorakan protes warga.
Insiden tersebut terjadi tepat di Alun-Alun Pati ketika rombongan kereta kencana yang membawa Bupati Pati Sudewo melintas di tengah padatnya penonton.
Kirab Boyongan yang menjadi agenda budaya tahunan ini awalnya berjalan lancar. Ratusan warga berdiri berjejer di tepi jalan, menyaksikan arak-arakan yang diikuti oleh berbagai instansi, komunitas, hingga kelompok kesenian.
Namun, ketertiban acara sedikit terganggu saat kereta kencana Bupati mendekat. Suara teriakan “huuu” terdengar cukup nyaring dari arah kerumunan, menandai adanya gelombang kekecewaan yang tak bisa dibendung.
Tidak hanya Bupati Sudewo yang menjadi sasaran sorakan, Penjabat Sekda Pati, Riyoso, yang turut berada dalam rombongan, juga ikut merasakan imbasnya.
Beberapa warga bahkan melambaikan tangan dengan ekspresi sinis, seolah ingin menegaskan rasa tidak puas mereka terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Mahfud, salah satu warga yang berada di lokasi, mengatakan bahwa aksi spontan itu merupakan bentuk protes atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut mencapai 250 persen.
“Ini murni karena kebijakan kenaikan PBB itu. Masyarakat kecewa, dan momen kirab ini jadi ajang meluapkan kekesalan,” ujar Mahfud.
Isu kenaikan PBB-P2 memang menjadi sorotan panas di Kabupaten Pati dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan yang dinilai terlalu membebani masyarakat ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama kalangan menengah ke bawah yang terdampak langsung.
Baca Juga: Anak dan Istri Sudewo Siapa? Bupati Pati Jadi Sorotan Usai Naikkan Pajak 250 Persen
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein Hafid, yang sebelumnya memimpin aksi penolakan, mengungkapkan bahwa sorakan warga saat kirab adalah bentuk kekecewaan kolektif.
“Kenaikan pajak sampai 250 persen itu memberatkan. Pemimpin seharusnya peka terhadap kondisi rakyatnya, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit,” tegas Husein.
Kemarahan publik ini juga tak lepas dari insiden sebelumnya, di mana barang-barang donasi dari massa aksi penolak kenaikan PBB sempat disita oleh aparat. Peristiwa itu semakin memicu rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
