METROPOLITAN.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan kelompok masyarakat yang menolak Presiden ke-2 RI Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Kelompok ini mengajukan keberatan karena menyoroti rekam jejak berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa pemerintahan Soeharto.
Gus Ipul menyatakan bahwa seluruh masukan dan keberatan dari kelompok penolak telah dicatat dan dipertimbangkan secara serius oleh tim pengkaji dan peneliti terkait pemberian gelar pahlawan nasional.
Meski demikian, Soeharto dinyatakan memenuhi syarat formal untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional.
Dalam proses pengusulan ini, Kementerian Sosial melibatkan sejumlah akademisi, sejarawan, dan tokoh agama untuk memastikan pertimbangan yang komprehensif.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa pertemuan dan diskusi dengan pihak-pihak yang menolak dilakukan sebelum usulan resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.
Usulan tahun 2025 ini berisi daftar 40 nama calon pahlawan nasional, termasuk tokoh-tokoh besar nasional seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan pejuang buruh Marsinah.
Namun, Gus Ipul tidak merinci lebih jauh nama-nama yang diusulkan secara lengkap, hanya menyebut bahwa ada nama-nama yang sudah diusulkan beberapa tahun lalu dan ada pula yang baru tahun ini.
Keputusan untuk tetap mengusulkan Soeharto meskipun ada penolakan dari sebagian masyarakat menunjukkan upaya Kementerian Sosial untuk menjaga keseimbangan antara penghargaan atas jasa dan pengakuan terhadap kontroversi sejarah.
Gus Ipul menegaskan penghormatan terhadap berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat dan menganggap bahwa dialog terbuka menjadi bagian penting dari proses pengusulan gelar ini.
Penolakan ini terutama berakar dari catatan pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai kontroversi selama masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung lebih dari tiga dekade.
Diskusi tersebut juga mencerminkan dinamika wacana publik mengenai sejarah Indonesia dan bagaimana pahlawan nasional dihargai dan dikenang.
