Selain itu, lanjut Hanif, selama agenda COP30, KLH/BPLH juga memperkuat kerja sama bilateral untuk memperluas akses pendanaan dan transfer teknologi hijau. Dalam rangkaian pre-COP30 pekan ini, KLH telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan The Royal Foundation serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris.
Kedua kerja sama ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi global menuju transisi energi dan ekonomi rendah emisi.
"Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah wujud kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi nyata terhadap perubahan iklim global. Melalui kerja sama lintas negara, kita menegakkan integritas dan memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia," tegasnya.
Ia menambahkan, dengan kehadiran aktif di COP30, Indonesia menegaskan perannya sebagai pembangun jembatan hijau dunia, memperkuat diplomasi iklim, membuka peluang investasi hijau, serta menempatkan diri di garis depan transisi menuju ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya kemitraan global dan kepastian kebijakan dalam mendorong investasi karbon yang berintegritas.
"Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas. Melalui regulasi baru ini, kami ingin memastikan bahwa nilai ekonomi karbon tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," kata Hashim.
Hashim menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah nyata Indonesia dalam membangun jembatan hijau antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global sebagai bagian dari upaya kolektif menghadapi tantangan perubahan iklim.***
