METROPOLITAN.id - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku akan memanggil jajaran Inspektorat Kota Bogor dalam waktu dekat ini. Pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan hasil penelusuran terkait permasalahan PPDB di Kota Bogor, yang terindikasi ada unsur dugaan percaloan dalam proses masuk ke sekolah negeri tersebut.
"Jadi bagaimana pun juga harus ada pembenahan yang menimbulkan efek jera, saya memerintahkan Inspektorat untuk mendalami," kata Bima Arya kepada wartawan, Senin 17 Juli 2023.
"Saya masih menunggu, ya mungkin dalam beberapa hari lagi saya akan cek progresnya seperti apa," sambung dia.
Pada kesempatan ini, Bima Arya juga tak lupa mengapresiasi langkah pihak kepolisian, yang telah bergerak untuk melakukan pemeriksaan dalam permasalahan PPDB di Kota Bogor.
Sementara, sesuai dengan kewenangannya di tingkat kota, apabila ada temuan yang mengarah kepada keterlibatan ASN, baik di dinas maupun wilayah, tentu pihaknya akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
"Ya kita lihat bentuk kesalahannya dulu, kesalahannya seperti apa, belum bisa melangkah kesana dulu sebelum kita identifikasi kesalahannya seperti apa, (arah pemecatan)," ucap dia.
"Belum, kita lihat dulu, kita tunggu. Minggu ini saya akan panggil Inspektorat untuk meminta progres tadi," ujar Bima Arya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku menerima laporan dari Tim Khusus, ada sebanyak 913 pendaftar PPDB SMPN di Kota Bogor yang terindikasi bermasalah, atau mendaftar masuk sekolah menggunakan data kependudukan palsu.
Hal itu diungkapkan Bima Arya saat menggelar keterangan pers terkait PPDB di teras Balai Kota Bogor pada Minggu, 9 Juli 2023.
"Jadi saya meminta laporan dari tim verifikasi PPDB, yang dipimpin oleh Pak Irwan (Asisten Pemerintahan), dilaporkan bahwa ada 913 pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah," kata Bima Arya.
"Dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 orang, jadi masih ada sekitar 150 lagi yang masih on progres," sambung dia.
Menurut Bima Arya, dari 913 pendaftar PPDB SMPN di Kota Bogor, yang sudah terverifikasi menggunakan data palsu ada sebanyak 155 orang.
"Dari angka itu sejauh ini, 155 (orang) tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi," ucap Bima Arya. (rez)
