METROPOLITAN.ID - Dalam pertemuan Parliamentary Meeting on 29th United Nations Climate Change Conference (COP29), Wakil Indonesia dari parlemen yakni, Ravindra Airlangga menyampaikan pentingnya komitmen kolektif untuk memperkuat arsitektur pendanaan iklim global.
Pada sesi bertema Unpacking the Global Climate Finance Architecture: Mobilizing Resources and Streamlining Access to Climate Change, ia menekankan urgensi pendanaan bagi negara berkembang yang paling terdampak perubahan iklim, meski kontribusi emisi historisnya relatif kecil.
“Sebanyak 79% emisi CO₂ global secara historis berasal dari segelintir negara maju, sementara negara berkembang menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk perubahan iklim,” ujar Ravindra Airlangga.
Ia menambahkan, berdasarkan proyeksi Postdam Institute of Climate Change, kerugian akibat perubahan iklim dapat mencapai hampir setengah dari PDB dunia pada tahun 2050.
Ravindra pun menjelaskan, komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi. Terlebih, Indonesia diketahui menyumbang 1,7% dari total emisi global pada 2021 (berdasarkan Global Climate Atlas)/
"Indonesia berkomitmen melalui Nationally Determined Contribution (NDC) berjanji mengurangi emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan dukungan pendanaan internasional," kata anggota Komisi IX DPR RI tersebut.
Baca Juga: 3 Pemain Timnas Indonesia Yang Tampil Gemilang meski Kalah Telak dari Jepang
“Komitmen ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkontribusi secara nyata, tetapi juga membutuhkan solidaritas global untuk mencapai target tersebut,” tambah dia.
Ravindra juga menyoroti perlunya pendanaan iklim yang mencerminkan "true cost" mitigasi dan adaptasi. Dalam inisiatif New Collective Quantified Goal, angka pendanaan diproyeksikan mencapai USD 5,7-5,8 triliun per tahun.
"Pendanaan ini diperlukan untuk mengimbangi dampak perubahan iklim dan mendorong solusi yang berkelanjutan," beber dia.
Baca Juga: 5 Pemain Jepang Paling Impresif bersama Hajime Moriyasu dalam Beberapa Waktu Terakhir
Ia juga menekankan pentingnya insentif bagi sektor publik untuk terlibat dalam mitigasi iklim dan perlunya pengembangan pasar global untuk Ecosystem as a Service.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyerukan aksi kolektif dan pendanaan yang lebih adil untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.
"Pendekatan inovatif diharapkan dapat mempercepat transisi menuju keberlanjutan dan melindungi negara berkembang dari dampak terburuk perubahan iklim. Tanggung jawab bersama harus dibarengi dengan kontribusi yang proporsional,” tegas Ravindra.