Sarjoko menambahkan, pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan ketersediaan sekolah negeri di wilayah tersebut.
"Kita memilih lokasi-lokasi yang tidak memiliki sekolah negeri, atau kapasitas sekolah negerinya sangat kecil," jelasnya.
Namun, untuk saat ini, ia belum dapat mengungkapkan nama-nama sekolah peserta program maupun jumlah siswa yang akan terlibat dalam uji coba tersebut. "Saya belum tahu persis ya, belum ingat," ujarnya singkat.
Baca Juga: Kata Peneliti: Budaya, Sejarah, dan Alam Jadi Arah Baru Pembangunan Kota Depok
Komitmen Pemprov untuk Pendidikan Inklusif
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta lainnya, Ima Mahdiah, juga menyuarakan dukungannya terhadap program ini.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam menjamin pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun bagi seluruh anak, khususnya yang berasal dari keluarga ekonomi lemah.
"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ujar Ima, Rabu (12/03/25).
Meski demikian, Ima mengakui bahwa program ini tidak bisa diterapkan secara masif sekaligus.
Ia menyebut perlu ada tahapan implementasi, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Peralihan anggaran seperti dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga perlu dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian.
"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan dari bantuan KJP kalau misalkan mau kita geser harus pelan-pelan dulu," pungkasnya.