METROPOLITAN.ID - Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras terkait aksi penjarahan yang terjadi di beberapa rumah pejabat, institusi pemerintah, dan fasilitas publik pasca demonstrasi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelaku penjarahan tersebut harus ditindak tegas tanpa kompromi.
Baca Juga: Terungkap! Harga Statue Iron Man dan SpiderMan Ahmad Sahroni yang Jadi Sasaran Penjarahan
Ia mengingatkan bahwa apabila keselamatan pribadi maupun properti pejabat dan institusi terancam, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, wajib mengambil langkah tegas guna melindungi keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sjafrie juga menegaskan bahwa pemerintah memandang serius dampak sosial dan keamanan dari aksi tersebut.
Oleh karena itu, TNI dan Polri diberi kewenangan penuh untuk bertindak cepat dan tegas terhadap para penjarah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak milik warga negara, dan memastikan tidak ada pihak yang merusak tatanan negara selama masa pemulihan pasca kericuhan.
Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa aparat keamanan tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Baca Juga: Rumah Sri Mulyani Dijarah Massa, Empat Rumah Pejabat RI Digeruduk dalam Sehari
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga ketertiban demi Indonesia yang damai dan maju.
Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kondusivitas demi kelangsungan pembangunan dan stabilitas politik di Tanah Air.
Sikap tegas terhadap penjualan rumah pejabat dan institusi ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan menoleransi tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum.