METROPOLITAN.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik sejumlah pemerintah daerah yang menilai data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akurat terkait alokasi dan realisasi dana daerah.
Ia menegaskan bahwa Kemenkeu selalu berpegang pada data resmi dan setiap angka yang dikeluarkan telah melalui proses pemeriksaan berlapis.
Purbaya menjelaskan bahwa pengelolaan dana transfer ke daerah berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dipimpin oleh Askolani.
Ia juga telah memerintahkan seluruh jajaran di Kemenkeu untuk melakukan double check terhadap setiap laporan keuangan daerah, guna memastikan keakuratan data serta penggunaan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran.
Baca Juga: Harga Emas, Perak, dan Liontin Antam Hari Ini 31 Oktober 2025
Menurut Purbaya, pihaknya terus memperkuat mekanisme pengawasan internal agar setiap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, Kemenkeu tidak hanya berperan sebagai pengatur keuangan pusat, tetapi juga sebagai pembina daerah agar pengelolaan keuangan di tingkat lokal semakin baik dan transparan.
Purbaya menyoroti masih banyaknya daerah yang belum mampu mengelola anggaran secara optimal, terutama dalam hal penyerapan belanja dan perencanaan program prioritas.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan fiskal yang dirancang melalui APBN bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Gaya Komunikasi 'Koboi' Perintah Langsung Presiden Prabowo
Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Purbaya menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal dan transfer ke daerah harus memiliki dampak nyata terhadap ekonomi lokal, termasuk dalam meningkatkan layanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah.
Menurutnya, Kemenkeu berkomitmen menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Selain itu, evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada dana yang mengendap tanpa realisasi di tingkat daerah.