Meskipun belum diumumkan tanggal pastinya, Cak Imin memastikan tahap awal kebijakan akan dimulai akhir tahun 2025, dengan mekanisme registrasi ulang dan verifikasi data.
Proses validasi ini dilakukan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pemerintah daerah agar penerimanya tepat sasaran.
Siapa yang Bisa Mendapat Penghapusan Tunggakan?
Ada empat kategori peserta yang berpotensi mendapat pemutihan iuran, antara lain:
1. Peserta yang beralih ke PBI
Mereka yang sebelumnya membayar mandiri, namun kini masuk dalam kategori PBI, akan otomatis mendapatkan penghapusan tunggakan karena iurannya sudah ditanggung negara.
2. Peserta dari kalangan tidak mampu
Pemerintah menegaskan, kebijakan ini hanya untuk warga yang benar-benar tidak mampu, sesuai hasil pendataan resmi yang diverifikasi oleh instansi berwenang.
3. Peserta PBPU dan BP yang diverifikasi oleh Pemda
Golongan pekerja informal dan bukan pekerja yang telah mendapatkan verifikasi dari pemerintah daerah akan dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat.
4. Peserta yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Validasi lewat DTSEN menjadi syarat utama untuk memastikan program ini tidak disalahgunakan dan benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
Langkah pemutihan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban peserta, tetapi juga meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan.
Sebab, banyak warga yang selama ini menunggak karena kondisi ekonomi sulit, akhirnya enggan mengurus ulang keanggotaannya.
Dengan dihapusnya tunggakan, masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus terbebani utang lama, sekaligus memastikan hak mereka atas layanan kesehatan tetap terjamin.