METROPOLITAN.ID - Sebuah video TikTok yang menyoroti keberadaan parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memicu perdebatan publik.
Banyak warganet mempertanyakan alasan penerapan tarif parkir di kantor pelayanan masyarakat tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polda Metro Jaya, AKBP Agus Rizal, menegaskan bahwa kebijakan parkir berbayar memiliki dasar hukum yang jelas dan sah secara regulasi.
Baca Juga: Memperkuat Ketahanan Keluarga di Era Digital Bagi Kader PKK Kota Sukabumi
Agus menyebut bahwa penerapan tarif ini juga berfungsi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Agus, kebijakan tersebut mengacu pada dua payung hukum utama. Pertama, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir.
Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 yang mewajibkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung pemasukan negara.
Baca Juga: Tim Medis Gerakan Anak Negeri Temukan Kondisi Penyitas Yang Memprihatinkan
Agus juga menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi yang menerapkan kebijakan serupa.
Parkir berbayar juga berlaku di berbagai lembaga pemerintah lainnya, seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, hingga sejumlah rumah sakit pemerintah.
Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan area parkir resmi dan menghindari praktik pungutan liar.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” ujar Agus, Rabu (03/12/25).
Agus menambahkan bahwa Polda Metro Jaya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk memastikan pengelolaan parkir berlangsung transparan, aman, dan tertib.