METROPOLITAN.id - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku telah memiliki beberapa langkah untuk mengantisipasi permasalahan PPDB tidak terulang di Kota Bogor.
Langkah-langkah ini disebut Bima Arya, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini.
"Ya kita sudah melakukan evaluasi mendasar semua, menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan," kata Bima Arya kepada wartawan.
Pertama, menurut Bima Arya, di Disdukcapil Kota Bogor akan dilakukan proses yang lebih ketat dalam hal pembaharuan Kartu Keluarga (KK).
"Jadi semua yang memperbaharui KK akan diberlakukan syarat-syarat yang lebih ketat, sehingga tidak terlalu mudah untuk merubah KK," ucap Bima Arya.
"Termasuk syarat-syarat kepindahan, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengetatan terhadap family lain," sambung dia.
Kemudian, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dirjen Adminduk untuk membahas tentang nomenklatur family lain ini.
"Semestinya tidak diperbolehkan lagi, itu dalam kependudukan," ungkap Bima Arya.
Kedua, dilanjutkan Bima Arya, di sekolah-sekolah dan juga Disdik Kota Bogor ini harus lebih ketat lagi untuk proses verifikasi administrasi dan scan barcode.
"Jadi semua yang di kepanitiaan itu harus melakukan scan barcode disitu, karena kemarin cukup banyak yang tidak di scan sehingga KK yg bermasalah tidak teridentifikasi," beber Bima Arya.
"Jadi scan barcode untuk administrasi, kemudian verifikasi faktual di lapangan itu wajib dilakukan," lanjut dia.
Ketiga, dijelaskan Bima Arya, untuk jangka panjang, dirinya sudah menggelar rapat bersama pimpinan DPRD Kota Bogor. Di mana, disepakati untuk mengalokasikan APBD untuk membangun SMP-SMP Negeri di Kota Bogor, berdasarkan kebutuhan dan lokasinya.
"Harus mulai dianggarkan di tahun depan dan juga merekomendasikan ke Provinsi untuk itu membangun SMA Negeri, juga karena bukan kewenangan kami, tapi kami akan menyusun data kebutuhannya seperti apa," kata dia.
Keempat, diakui Bima Arya, sebagai ketua APEKSI, pihaknya telah menyampaikan rekomendasi untuk kembali melakukan kajian ulang agar kewenangan tingkat SMA dikembalikan lagi ke pemerintah kota/kabupaten.