Prinsip terakhir atau ketiga, Akuakultur harus dikembangkan dalam konteks sektor, kebijakan, dan tujuan lain.
“Akuakultur sering memiliki dampak yang lebih kecil daripada kegiatan manusia lainnya, misalnya, pertanian dan industri, tetapi tidak terjadi secara terpisah,” ungkap dia.
Muhammad Arifudin mengungkapkan, meski alat bantu atau ADPE sebenarnya sudah ada sejak 2019 lalu, namun masih banyak yang belum menerapkan dan salah kaprah.
“Di sini untuk meluruskan hal itu (kesalahpahaman), jadi ADPE semacam uji petik, bagaimana menilai sebuah ekosistem dalam satu kawasan budi daya baik di darat atau di laut. Misalnya jangan sampai ada pencemaran, kualitas air tidak tercemar sehingga bisa untung,” imbuh dia.
“Tools ini belum banyak dilakukan baru dua daerah yakni di Pingrang dan NTB lombok Timur,” ujar Muhammad Arifudin.
Sementara itu, Perwakilan WWF Indonesia Nurahyani Perwakilan mengatakan pelatihan ini untuk mendapatkan bagaimana tata cara dan pengelolaan kawasan dengan pendekatan ADPE agar para pelaku pembudidaya ikan dapat melakukan usahanya secara berkelanjutan.
“Memang ada tiga prinsip ADPE yakni keberlanjutan, kesejahteraan yang berkeadilan kemudian governes,” kata dia.
Dalam hal ini, dijelaskan Nurahyani menegaskan keterlibatkan pemerintah sangat penting agar program antar SKPD dapat terintegrasi.
“Jadi ini kerjasama multi stakholder, otoritas pengelolaan pemerintah supaya tools berjalan baik. Misal dinas Pariwisata, Bappeda, Perikanan terintegrasi sehingga tidak jalan sendiri-sendiri,” tandas dia. (rez)