Selain itu, ada juga pembebasan lahan gedung serbaguna Ciketing Udik dan pembebasan lahan Sumur Batu.
Kemudian, realisasi pembangunan Puskesmas Ciketing Udik, pembangunam gedung SMP 49 dan pembangunan sekolah terpadu bertaraf internasional.
Tak ketinggalan, revitalisasi dan penataan sekolah alam, pembangunan rumah susuh masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan balai latihan kerja.
Terakhir, yakni pembangunan gedung pemadam kebakaran, pembangunan IPAL sebelum dibuang ke Kali Asem.
Sebelumnya, alpa pemenuhan kewajiban kepada Pemkot Bekasi itu dibantah Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari. Sebelumnya, alpa pemenuhan kewajiban kepada Pemkot Bekasi itu dibantah Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari.
Premi mengklaim, pihaknya sudah menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan infrasturktur sebesar Rp205 miliar.
Namun bantuan tersebut diberikan pada tahun 2017 dan saat ini masih digunakan untuk pembangunan dua flyover. Yakni di Cipenda dan Rawa Panjang.
“Jadi fly over Cipendawa dan Rawa Panjang yang sekarang lagi berjalan pembangunannya di Bekasi itu bantuan keuangan Pemprov DKI, sebesar Rp 205 miliar,” kata Premi kepada JawaPos.com (grup pojoksatu.id), Minggu (21/10/2018).
Sementara pada 2018 ini, tambah Premi, pihaknya juga sudah mencairkan bantuan keuangan yang bersifat wajib kepada Pemkot Bekasi sebesar Rp194 miliar.
“Pencairan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp194 miliar. Di dalamnya juga ada (untuk) infrastrukturnya,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu.
Anies menyatakan tidak akan merusak hubungan atau silaturahmi yang telah dibina oleh pemimpin Jakarta sebelumnya.
Maka, dirinya menegaskan sebelum surat dari Pemkot Bekasi keluar, kewajiban telah ditunaikan.
“Alhamdulillah sudah kami tunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan per bulan Mei nilainya Rp194 miliar dan untuk 2019 nilainya Rp141 miliar,” jelasnya.
Sumber : PojokSatu