METROPOLITAN - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan keterbatasan fasilitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala (uji kir) berpeluang menciptakan pungutan liar (pungli), suap, dan praktik percaloan. Untuk itu pembenahan fasilitas harus dilakukan.
Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri mengatakan, munculnya pungli dan suap pada umumnya terjadi akibat buruknya fasilitas pelayanan publik dan birokrasi yang rumit. "Akibat fasilitas uji kir saat ini sangat terbatas dan tidak memadai orang akan mencari jalan pintas, sehingga peluang terjadinya praktik pungli dan suap sangat tinggi," kata Febri saat dihubungi, Rabu 29 Maret 2017.
Saat ini, puluhan ribu kendaraan taksi online belum melakukan uji kir. Ketentuan Permenhub 32 mengenai kewajiban uji kir membuat pemilik kendaraan berebut melakukan pengujian berkala tersebut. Belum lagi transportasi konvensional yang juga harus melakukan uji serupa.
Antrean yang panjang ditambah dengan keterbatasan fasilitas uji kir berpotensi memunculkan berbagai kecurangan di lapangan. Salah satu praktik yang sering terjadi adalah pemberian suap kepada petugas atau calo untuk mempercepat proses uji kir.
Febri menyarankan pemerintah harus menyiapkan cara untuk mengantisipasi praktik pungli tersebut. Salah satunya dengan menambah fasilitas uji kir sekaligus memperbaiki layanan yang sudah ada saat ini Febri menegaskan, pemerintah harus memiliki data yang memadai jumlah fasilitas uji kir yang harus disiapkan. Keberadaan fasilitas ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga akan berbeda jumlahnya di setiap daerah.
Di saat yang sama, pemerintah juga harus menyiapkan sistem agar pihak yang berkepentingan tidak melakukan praktik pungli maupun suap. "Misalnya melalui sistem antrean sehingga bisa diketahui kapan pemilik kendaraan harus melakukan uji kir," ungkap Febri.
Namun, seluruh proses tersebut harus dibarengi pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan. "Jadi semua dilakukan secara paralel dan sistem yang dibuat tidak dipermainkan," tutur Febri.
Terpisah Sosiolog Musni Umar juga mengingatkan tidak beroperasinya taksi online berpeluang menambah pengangguran. Sektor transportasi saat ini, termasuk salah satu bidang dengan pertumbuhan tertinggi yang menopang produk domestik bruto Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2016 jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 3,59 juta orang dibandingkan Agustus 2015. Adapun jumlah penganggur turun 530.000 orang.
SUMBER : okezone
