METROPOLITAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sepakat mendorong percepatan sistem e-government di pemerintah daerah. Anggaran penerapan e-government juga akan dihemat dengan menyamakan 65 persen sistem IT. "Saya dengan mendagri salah satu poinnya itu mempercepat ini (penerapan e-government), jadi daerah-daerah yang masih nggak mau ikut kita paksa," ujar Asman di kantor Kemenpan RB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akan disiapkan pula sistem penilaian dalam penerapan e-government. Lewat penilaian yang akan memberlakukan sanksi, diyakini setiap kepala daerah otomatis akan mengikuti penerapan e-government. "Modelnya ada sanksi nanti, tentu dengan penilaian yang jelek segala macam, otomatis nanti akan mau mengikuti. Jadi sanksi moril itu secara politik kepala daerah pasti ngikut," kata Asman. Saat ini sistem e-government menurut Asman masih berjalan terpisah di tiap daerah. Karena itu akan diupayakan penyeragaman sistem IT untuk menghemat anggaran. "Ternyata 65 persen sistem itu bisa di-sharing. Nah nanti yang 65 persen ini kita samakan supaya efisiensi terjadi. Jadi nggak perlu lagi membeli aplikasi yang 65 persen yang sama itu," jelasnya.
"Nah hanya yang 35 persen ini yang spesifik yang dikembangkan oleh daerah itu sendiri. Jadi kita harapkan dengan terintegrasinya antara sistem e-government pusat dan daerah ini nanti efisiensi dalam belanja IT akan terjadi," sambung Asman. Dengan penyamaan sistem IT, maka efisiensi pengeluaran anggaran dapat dilakukan. "Kemarin kita hitung ada sekitar Rp 14 triliun lebih belanja IT, kalau itu yang 65 persen kita integrasikan, nanti bisa menghilangkan separuhnya," imbuhnya.
SUMBER : detik.com
