METROPOLITAN - Kerusakan jalan nasional di ruas Jembatan Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi yang hingga kini tak kunjung diperbaiki pemerintah pusat, akhirnya mendapat kritikan pedas dari Lembaga Kebijakan Publik (LKP) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) UF Center Kabupaten Sukabumi. Kritikan yang dilontarkan tersebut lebih ditujukan kepada pemerintah pusat dan para anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sukabumi.
Mereka menilai Kabupaten Sukabumi tidak memiliki kewenangan memperbaiki kerusakan jalan di Jembatan Pamuruyan. ”Jembatan Pamuruyan itu kan masuknya jalan nasional, jadi seluruhnya menjadi tanggung jawab pusat. Bukan kewenangan Kabupaten Sukabumi untuk memperbaikinya,” kata Direktur UF Center Ujang Fahwulwaton saat dihubungi Metropolitan, Kamis (18/5).
Menurut dia, menanggapi kerusakan jalan di Jembatan Pamuruyan, pemerintah pusat harus bertanggung jawab dengan segera memperbaikinya. Saat ini masyarakat sering salah paham terhadap kewenangan jalan tersebut. Seharusnya tugas pemerintah daerah dan para anggota DPR RI, DPRD Povinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjelaskan tentang tanggung jawab dan kewenangan pengelololaan jalan raya tersebut. Sehingga, masyarakat tidak salah dalam mendemo kaitan kerusakan jalan.
”Punten (maaf, red) ini bukan membela bupati. Upami (kalau, red) Jembatan Pamuruyan itu masuk jalan nasional, janten (jadi, red) seluruhnya menjadi tanggung jawab pusat, bukan kewenangan kabupaten. Sekali pun kabupaten punya anggaran untuk itu, tetap tidak bisa dilakukan karena itu kewenangan pusat,” jelasnya. ”Yang didesak itu pemerintah pusat melalui anggota DPR RI asal Sukabumi. Sok (coba, red) demo anggota DPR RI anu teu (yang tidak, red) peduli dengan Sukabumi. Sanes ka (bukan ke, red) Bupati Sukabumi. Salam UF,” pungkasnya.
(hep/did/ram/run)
