METROPOLITAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Yasin menyikapi hasil torehan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang mendapatkan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Ade, dengan diperolehnya WTP selama dua tahun berturut-turut, menandakan Pemkab Bogor serius dalam membenahi administrasi dan kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. “Kalau dari pengelolaan anggaran dan
Ade. Namun, harus diingat juga bahwa sebagian masypelaporan sudah bagus,” kata arakat Kabupaten Bogor belum tentu paham apa itu WTP. Sebab yang masyarakat tahu adalah program-program yang terlihat atau terpandang secara kasat mata di lapangan atau masyarakat. “Yang harus digenjot lagi adalah realisasi program yang langsung berkaitan dengan masyarakat,” ucap dia.
Ade menjelaskan, yang dimaksud program langsung berkaitan dengan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan serta penyediaan fasilitas pendidikan. Sehingga, ketiga hal itulah yang harus pemerintah genjot ke depannya. “Tujuannya agar kabupaten termaju segera terwujud dan terealisasikan,” ujarnya.
Sebelumnya, opini predikat WTP yang diperoleh Pemkab Bogor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipertanyakan sejumlah pihak. Ini menyusul adanya dugaan praktik jual beli opini hasil pemeriksaan BPK di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilakukan oknum auditor.
(rez/b/els/run)
