METROPOLITAN – Ratusan pedagang Blok F Pasar Kebonkembang memendam rasa kecewa terhadap Wali Kota Bogor Bima Arya. Ketua Paguyuban Pasar Blok F Suryanto memaparkan, hal ini jadi indikasi ketidakseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menyelesaikan masalah antara pedagang dan PD PPJ, “Pada awalnya kami ingin ketemu wali kota, akhirnya diterima Asisten Pemerintahan sebagai perwakilannya. Kecewa sih, mungkin aspirasi kami dianggap tidak terlalu penting,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Senada, Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor Rikardo Hermes Batlolone mengatakan, seharusnya di akhir masa pemerintahannya, Wali Kota Bogor Bima Arya lebih memprioritaskan masalah yang sudah berlarut-larut seperti ini, dan tidak sekedar menciptakan pencitraan agar terkesan pro rakyat. “Masih lekat diingatan, akhir tahun lalu pemkot kan di demo pengusaha Jasa Kontruksi Kota Bogor, yang janjinya akan ditemui wali kota, namun tidak terealisasi, bahkan tidak ada kabar hingga kini. Kini hal serupa dialami pedagang Pasar Blok F, tentu sangat disayangkan,” ungkapnya.
Apalagi, sambung Riko, para pedagang Blok F jadi bagian penting dalam peningkatan ekonomi di Kota Hujan, yang harusnya jadi prioritas. “Beliau aktif di dunia maya, ya sangat disayangkan tidak mau menemui pedagang, bagian dari warga kota, pegiat ekonomi,” ucapnya.
Riko menilai, ini bisa menjadi rapor merah untuk walikota yang akan maju pada Pilwalkot 2018.
Pihaknya berharap, di sisa kepimpinannya, wali kota fokus pada masalah yang sifatnya berlarut-larut. “Saatnya fokus selesaikan masalah yang lama terpending di akhir masa jabatannya ini, dan peduli terhadap semua golongan dan unsur masyarakat kota tanpa memilah-milah,” ujarnya.
Terpisah, Pengamat Hukum Budi Suryadi berpendapat, wali kota seharusnya mengerti dan menemui pedagang yang sudah lama menjadi korban permasalahan pasar Blok F. Apalagi, masalah ini bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. “Malah diwakili, tidak mau ditemui, itu tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin,” katanya.
Masalah ini, sambung Budi, buah dari ketidaktegasan wali kota dalam membangun komunikasi antara pedagang dan PD PPJ sebagai pengelola. Akibatnya, masalah pun jadi berlarut-larut dan tidak berujung. “Akhirnya, pedagang resah, karena hanya dijanjikan saja, tidak ada tindakan tegas pada PD PPJ. Selama hampir lima tahun, tidak bisa menyelesaikan masalah Blok F, bagaimana mau membangun dan menyejahterakan Kota Bogor?” pungkasnya. (ryn/b/els)
