Dedi menyebut pemerintah propinsi harus turun tangan agar sawah di Jabar tetap kepada fungsinya dan tidak habis oleh sektor properti dan industri. "Tadi saya berbincang dengan seorang ibu, beliau ini kuli menanam padi dengan sistem bagi hasil 1 banding 10 padahal di Subang 1 banding 6 begitu juga di Purwakarta. Kenapa begitu karena di sini luas sawahnya sangat terbatas, makanya berimbas pada mahalnya harga padi," lanjut dia. Dengan pola bagi hasil yang seperti itu Dedi memastikan masalah sosial tidak akan selesai, karena harus menunggu selama 3 bulan hanya untuk bagi hasil 1 banding 10. "Pemilik dapat 1 kuintal, buruh hanya dapat 10 kilogram, ini kan bukan solusi untuk mengentaskan problem sosial," sambungnya. Solusi yang bisa dilakukan disebut Dedi adalah pemerintah turun tangan menahan desakan kepentingan properti dan industri dan lebih pro kepada dunia pertanian. "Pemprov ke depan harus punya sawah baru dan membeli areal-areal lahan untuk dijadikan sawah abadi kita dorong kembali sektor pertanian, beli sawah gunakan sebagai sawah abadi milik pemerintah tetapi digarap oleh masyarakat biar kemiskinannya selesai," beber dia.
(ern/de/ram)
