Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi, H. Andi Mulyasana, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, para kades selain dihadapkan pada beban tugas dan tanggung jawab juga dihadapkan dengan beberapa permasalahan dan kendala yang sering dihadapi. Seperti maraknya oknum yang melakukan pemerasan terhadap kades terkait pengelolaan anggaran dana desa
"Kami berharap melalui kegiatan ini Pemkab Sukabumi dapat mengkaji ulang terhadap peningkatan kesejahtraan para perangkat desa, serta memberika perlindungan hukum bagi kepala desa dan parangkatnya dalam menjalankan tugas selama kegiatan yang dilakukan tidak keluar dari koridor hukum," kata Andi.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi, menyampaikan bahwa perangkat desa merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi diayomi dan dilayani. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa, Kapolres mengimbau para kades untuk mengelola anggaran negara dengan sebaik-baiknya. "Uang negara harus di kelola dengan baik, pengelolaannya tergantung kades yang mempunyai tugas untuk menggelola uang tersebut. Siapapun juga yang mengganggu kegiatan dan dapat mempengaruhi kades berhenti kerjanya, silakan melapor," tegasnya. Kapolres pun mengintruksikan kepada jajarannya (Babinkantibmas) untuk menjadikan protektor bagi kades dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, membuka seluas-luasnya ruang untuk kades untuk melakukan komunikasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui rapat dinas bulanan, serta kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (lailatul ijtima) secara rutin. "Hal ini dimungkinkan untuk kades berbagi informasi dan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan," jelasnya.
Berkait peningkatan kesejahtraan perangkat desa, bupati meminta para kades dan jajaran perangkat daerah melakukan penelaahan. "Harapan yang di sampaikan kades bagi bupati setuju saja selama aturannya dimungkinkan. Insya Allah akan diperjuangkan tetapi ada dasar dan sarat yang harus kita rujuk," terangnya.
Bupati meminta sekda dan perangkat daerah untuk mencari formula terbaik, agar solusi tersebut tidak mengganggu program yang sudah direncanakan melalui Musrenbang. "Saya minta agar kades untuk tetap menjalankan Anggaran Dana Desa (ADD) sesuai prosedur yang telah di tetapkan. Saya meyakini semua persoalan dapat diatasi bersama dengan melakukan komunikasi dan musyarah bersama," harapnya.
Diakhir kegiatan, bupati bersama Kapolres Sukabumi menandatangani kesepakatan bersama antara Kepolisian Resort Sukabumi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tentang penanganan permasalahan dana desa diwilayah hukum kepolisian Resort Sukabumi.
