Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam rangka percepatan SAKIP, Penerintah Provinsi Jawa Barat mengumpulkan para kepala daerah dan menggelar acara untuk mendengarkan pengarahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia serta menyerahkan hasil evaluasi reformasi birokrasi 2017. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyampaikan bahwa percepatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP akan menunjukan bahwa kinerja pemerintah dicapai dengan tepat sasaran sesuai dengan alur yang ingin dicapai. SAKIP serta pohon kinerja yang ingin dicapai sangat jelas. Dari mulai pembuatan visi-misi, penjelasan dari misi poin-perpoin kemudian menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah dan dijabarkan prangkat daerah menjadi indikator perangkat daerah
Gubernur berharap, Provinsi Jawa Barat bisa bertahan untuk mendapatkan predikat nilai A yang ke dua kali. “Saya mengajak para kepala daerah untuk berkomitment meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi,” kata gubernur melalui siaran pers humas Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kemarin.
Sementara itu, Menpan RB, Asman Abnur, menyampaikan bahwa selama dalam priodenya menargetkan Jawa Barat, Jawa Tengan, Jawa Timur dan DIY tidak ada lagi hasil evaluasi SAKIP-nya memiliki nilai CC. "Hari ini khusus datang ke pak gubernur kembali meminta komitmen pimpinan daerahnya agar bersama sama kita bertekad agar tidak ada lagi hasil evaluasi SAKIP yang CC," paparnya.
Menpan RB pun menyampaikan bahwa komitmen kepala daerah sangat penting untuk mencapai target kinerja. "Kalau punya komitmen atau punya tekad kepala daerahnya Insha Allah jadi," tegasnya Asman berharap kabupaten/kota bisa meningkatkan evaluasi SAKIP minimum B. Dirinya menargetkan minimal lima sampai sepuluh daerah memiliki kinerja tinggi.
Di tempat yang sama, bupati Sukabumi enyampaikan bahwa Kabupaten Sukabumi sudah dari awal melakukan perubahan mental dengan posisi misinya adalah reformasi birokrasi. "Keterkaitan dengan reformasi birokrasi misi kita sudah jelas perubahan di LAKIP dan SAKIP untuk melakukan perubahan. Kita bukan mengejar nilai B atau A tetapi mengejar proses percepatan melakukan perbaikan kinerja sehingga capaian output nanti harus menjadi outcome yang baik" jelas bupati usai mengikuti kegiatan tersebut di aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (03/04)
Bupati juga berharap, dari posisi dan prestasi yang telah diraih harus sudah naik kinerjanya. "Tadi disampaikan gubernur kita harus berani main coret pada kegiatan yang tidak memiliki dampak kepada visi dan misi kita, karena itu yang di pertanggung jawabkan," jelasnya. Marwan yakin, dengan meningkatnya kinerja para ASN bisa memberikan hasil dan dampak positif untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
(hep/ram)
