METROPOLITAN - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyambut baik dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi. Yakni Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jabar Banten (BJB) dan Raperda Hari Jadi Kabupaten Sukabumi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP Dini Sutiasih saat menyampaikan pandangan umum fraksi di rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. "Khusus berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada BJB, kami meminta agar hal tersebut dilaksanakan benar-benar berlandaskan prinsip dan pertimbangan ekonomi matang," kata Dini kepada forum rapat.
Menurut Dini, penilaian atas kinerja, struktur keuangan dan prospek bisnis yang dimiliki BJB merupakan hal utama sebagai dasar penyertaan modal ini. "Kita tidak bisa melakukannya berdasarkan spekulasi. Karena pada dasarnya penyertaan modal ini merupakan bagian dari amanah mengelola uang rakyat Kabupaten Sukabumi," paparnya.
Untuk itu, lanjut Dini, perlu kecermatan dan visi yang jauh ke depan agar memberi kontribusi yang memadai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar dalam zona kerjanya, BJB tidak harus selamanya berada dalam zona nyaman dengan memberikan fasilitas pinjaman ktedit yang bersifat konsumtif. Tetapi lebih daripada itu, BJB dapat memberikan fasilitas kredit yang lebih bersifat produktif kepada masyarakat luas.
Hal ini agar masyarakat dapat berkompetitif secara sehat di era keterbukaan saat ini. Sehingga dengan demikian, BJB benar-benar dapat dijadikan sebagai bank andalan bagi masyarakat. Selain itu, Fraksi PDIP menghendaki penyertaan modal ini disertai pengawasan yang cukup dari pemerintah daerah. Sebab, pemkab dan DPRD perlu memikirkan pembentukan sebuah kelompok atau badan kerja yang bertugas mengawasi dan mengontrol penyertaan modal daerah kepada badan usaha. "Jadi dengan demikian, diperoleh gambaran yang terperinci mengenai kemajuan yang diperoleh dari penyertaan modal itu sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi setiap kegiatan penyertaan modal, baik yang telah, sedang maupun akan dilaksanakan," bebernya.
Fraksi PDIP, tambah Dini, ingin menegaskan kepada bupati agar penerapan perda yang mengatur penyertaan modal yang telah dilaksanakan selama ini dilaporkan perkembangannya kepada dewan secara periodik sebagai bahan evaluasi bersama. "Yang dilaporkan tersebut termasuk di dalamnya untuk menilai kinerja perusahaan dan pimpinannya dalam memanfaatkan penyertaan modal tersebut. Sehingga masyarakat dapat mengetahuinya secara transparan dan akuntabel," tegas Dini.
Sementara berkaitan dengan Raperda Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, Fraksi PDIP berharap agar peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi akan mengalami pergeseran nilai dalam tata kelola kehidupan masyarakat. Dini menekankan, peringatan hari jadi tidak hanya dijadikan sebatas rutinitas pemerintah daerah yang bersifat seremonial dan testimonial saja, tetapi diharapkan dapat dijadikan ruh sebagai pijakan dasar aktivitas masyarakat yang mampu menginspirasi tata kelola kehidupannya aesuai visi pemerintah daerah. “Akan hal itu, pemerintah daerah harus membuat sebuah formulasi yang dapat dijadikan guidance bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi agar kompetitif dan produktif yang berdaya guna dan berhasil guna,” tandasnya.
(ade/ram/run)
