METROPOLITAN - Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi mengapresiasi dan mendorong upaya pemerintah daerah setempat dalam penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar Banten (BJB). Hal itu diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Namun keterbatasan keuangan selalu menjadi thema central dalam perencanaan anggaran kita. Sehingga di samping analisa keuntungan yang harus terlebih dulu dipastikan adalah tercukupinya anggaran untuk pemenuhan utusan wajib pemerintahan," kata perwakilan Fraksi PKS Leni Liawati saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Peyertaan Modal Daerah kepada BJB di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini.
Menurut Leni, seyogyanya analisa terhadap kebijakan penyertaan modal harus dilakukan menyeluruh termasuk bagaimana dengan penguatan BUMD atau perumda yang ada saat ini. "Apakah PP 54/2017 sudah menjadi rujukan dalam pengelolaan BUMD/perumda dan sejauh mana dampak penyertaan modal baik berupa keuntungan atau pendapatan, pemicu pertumbuhan ekonomi maupun aspek pelayanan," tanya Leni.
Fraksi PKS, lanjut Leni, mengingatkan kepada pemda agar cermat mengkaji dan mengukur tingkat pengembalian menggunakan payback period analysis agar pemda mendapat kepastian ekonomis berapa jangka lama investasinya. "Ke depan Pemkab Sukabumi diharapkan melakukan studi berkaitan dengan investasi ini dengan menyusun naskah-naskah akademik kelayakan lenambahan modal Pemkab Sukabumi kepada BJB, sehingga investasi daerah didasarkan pada argumen yang lebih kuat dan prospektif," terangnya.
Fraksi PKS, tambah Leni, berharap ada penjelasan lebih detail mengenai alasan perubahan Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada BJB. "Perubahan klausul dari raperda ini tentu harus disinkronkan dengan hasil evaluasi gubernur pada perda penyertaan modal sebelumnya," jelasnya.
(ade/ram/run)
