METROPOLITAN - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sukabumi, menegaskan bahwa pengangkatan tim direksi dan manajemen BUMD harus benar-benar orang yang memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni dibidang usahanya. "Jajaran direksi dan manajemen harus diisi orang-orang yang profesionalitas dan bebas dari kepentingan politis sesaat," kata Heri Antoni saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PAN terhadap tiga raperda BUMD di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, kemarin.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti bahwa rencana bisnis dan target BUMD harus jelas dan lebih terarah, sehingga nantinya dapat menghitung PAD dengan baik. Apabila memang jajaran direksi dan manajemen yang ada saat ini tidak mumpuni untuk meningkatkan peran tiga perumda. PAN menyarankan untuk mengambil profesionalisme dari kalangan swasta yang lebih mumpuni dalam mengelola perumda tersebut yang memiliki pula kemampuan analis pangsa pasar yang baik danblebih jelas serta terarah.
Khusus untuk BPR Sukabumi, lanjut Heri, PAN menyarankan agar ada program yang lebih menyentuh pada kebutuhan masyarakat ekonomi kecil dan menengah secara nyata dan mudah. Hal ini dalam rangka penanggulangan rentenir dan kemudahan dalam prosedur jangan bertumpu ke pusat tetapi harus ada pembagian klasifikasi kewenangan yang jelas bagi cabang-cabang yang ada.
Yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi kepada masyarakat akan keberadaan Perumda tersebut, serta harus ada sinergitas antar OPD dalam setiap kegiatan formal ataupun non formal.
“Bahkan harus diperkuat dengan perbup atau bentuk lain untuk memperkuat terciptanya sinergitas dalam rangka PAD,” tutupnya.
(ade/hep/ram)
