METROPOLITAN - Perayaan usai Lebaran, berbagai kawasan wisata Laut Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, mulai diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Namun sayang, sebagian besar dari mereka harus menelan kekecewaan akibat banyaknya pungutan retribusi.
Sebab, terdapat dua pos retribusi yang dibangun pemerintah daerah setempat. Pos retribusi pertama berlokasi di pintu masuk Palabuhanratu dari Jalan Cikidang dan pos retribusi berikutnya berada di Jalan Kidang Kencana atau tepatnya di depan Hotel Pondok Dewata.
Kedua pos retribusi tersebut beroperasi selama empat hari kemarin, terhitung sejak hari pertama Lebaran yakni 15 hingga 18 Juni 2018. Karena lokasinya berada di lintasan yang menjadi akses masuk menuju objek wisata Pantai Palabuhanratu dan sekitarnya, maka dapat dipastikan seluruh wisatawan yang datang tidak akan luput dari pungutan retribusi.
Akibatnya, keberadaan pos retribusi ini pun menuai kekecewaan wisatawan yang datang berkunjung ke Palabuhanratu. Ungkapan kekecewaan bernada protes itu terlihat dari banyaknya posting-an status di media sosial Facebook. “Panen musiman loba auning tengah jalan’ bari mahal daih babayarana oge memeh tanjakan pasir bilik aya auning tengah jalan’ padahal kagok jajarken we sing loba. (Panen musiman banyak Auning (pos retribusi) di tengah jalan, biaya tarifnya pun mahal sebelum jalan tanjakan Pasir Bilik ada auning di tengah jalan. Padahal tanggung sekalian jajarkan saja yang banyak),” tulis seorang pengguna Facebook.
Posting-an ini pun mendapat jawaban dari pengguna lainnya yang mengungkapkan kalimat bernada nyinyir atas keberadaan pos retribusi tersebut. “Hade ogelah ulah arulin ka Palabuhanratu…supaya karasaen kanu ngaduitken na…soalna untungna ngan sapihak. Te nguntungken kanu laina. Ongkoh hayang laku jualana jg rame wisatana…tp ngaretok kana hargana….pusing. (Baguslah jangan pada main ke Palabuhanratu, biar terasa ke pihak yang berusaha meraup uang. Sebab mencari untungnya hanya sepihak, tidak memberikan untuk ke pihak lainnya. Katanya ingin laku berdagang dan ramai wisatanya, tapi semua tarif biayanya mahal, pusing),” imbuhnya.
Sekretaris LSM Bangun Kesejahteraan Rakyat (Bangker) Bambang Rudianto mengatakan, keberadaan pos retribusi di kawasan Jalan Cikidang ini bertentangan dengan estetika atau dapat dikatakan sangat tidak wajar. “Jalan itu menuju kompleks perkantoran pemda, sangat tidak beretika jika publik yang hendak melintasi kompleks tersebut harus dipungut biaya masuk,” katanya. (hep/ram/run)
