METROPOLITAN - Bupati Sukabumi H Marwan Hamami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap pengantar nota keuangan bupati tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. Penyampaian itu dilakukan bupati di rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Jumat (6/7).
Dalam penyampaiannya, bupati memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD harus disusun secara realistis sesuai kemampuan anggaran dan harus bersinergi pada tingkatan implementasi. Sehingga target pembangunan dapat terukur secara rasional dan perlu dukungan seluruh stakeholder dan anggota DPRD. Pembangunan, menurut bupati, harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Good Government dan Good Governance. "Hal inisebagai bentuk akuntabilitas publik dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak sebagai hakikat pembangunan itu sendiri," kata Marwan kepada forum rapat.
Marwan menerangkan bahwa raihan opini WTP terhadap laporan keuangan merupakan kerja bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Untuk itu ia mengajak agar terus meningkatkan kinerja keuangan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab. "Untuk mempertahankan opini WTP sebagai perwujudan kinerja keuangan yang baik, kami juga memperhatikan dan fokus terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan," imbuhnya.
Ia pun menyampaikan bahwa dengan meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi 2017, hal ini bisa dilakukan karena kerja sama semua pihak dan dukungan dari DPRD yang senantiasa memberikan saran-saran konstruktif dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi. "Mudah-mudahan ke depan akan lebih meningkat kemandirian fiskal daerah, sehingga akan berdampak kepada pembangunan Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik," harapnya. (ade/ram/run)
