METROPOLITAN - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyatakan pemerintah sependapat bahwa program dan kegiatan yang sudah direncanakan serta tersedia anggarannya akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, beberapa waktu lalu. "Pelaksanaan program dan kegiatan tentu harus menjadi pencermatan bersama selain memperhatikan input, output harus pula memperhatikan outcome yang dapat bermanfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat," ujar Marwan saat menjawab pandangan Fraksi PDIP di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini. Marwan melanjutkan, pemerintah juga sependapat bahwa retribusi yang dipungut dari masyarakat harus dibarengi peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan kualias pelayanan. Sehingga nantinya terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan serta harmonisasi antara pemda dengan masyarakat. "Sependapat dengan perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan bimtek dan pelatihan di bidang keuangan," terangnya. Berkenaan dengan penyajian data, jelas Marwan, hal ini akan menjadi perhatian dan diupayakan untuk tetap diberi antara data yang disajikan dalam laporan keuangan dengan data yang disampaikan perangkat daerah dalam proses pembahasan dengan DPRD. Dalam pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan secara transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien serta tepat sasaran. Selanjutnya, dalam hal kegiatan yang bersumber dari dana transfer/banprov setelah pengesahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pergeseran anggaran tanpa menunggu perubahan APBD melalui perubahan parsial dengan meriah peraturan kepala daerah tentang pekabaran APBD. “Berkaitan dengan penyerapan aspirasi masyarakat, kami senantiasa melakukan kunjungan kerja ke wilayah secara berkala maupun insidentil. Merespons dan menerima berbagai permasalahannya dan menyerap aspirasi untuk bahan perumusan kebijakan dan pembangunan,” paparnya. Pemerintah, jelas Marwan, sepakat harus mampu menciptakan komoditas tertentu sebagai produk unggulan yang menjadi band image Kabupaten Sukabumi. "Maksud tersebut, Pemkab Sukabumi telah berupaya mengidentifikasi produk unggulan, penebangan kawasan produk unggulan, pembinaan mutu produksi dan kemasan, pemberian izin gratis pendirian UKM dan IKM selain promosi produk UKM Kabupaten Sukabumi di even-even lokal maupun regional," jelasnya. Marwan bersependapat bahwa prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas yang merupakan atas dari konseptual good governance dan clean government harus diimplementasikan lebih optimal di Kabupaten Sukabumi. "Sependapat juga dengan perlu adanya peningkatan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi e-planning, e-budgeting, eprocurement, e-katalog sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penda," urai Marwan. Terakhir, Pemkab Sukabumi juga mendukung atas usaha-usaha dan optimalisasi potensi Gurilaps secara bertahap dan dikembangkan sesuai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sukabumi melalui Perda No 10/2010. (ade/ram/run)