METROPOLITAN - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi menuntut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih profesional, efektif dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Pasalnya, kebijakan dan upaya ke arah itu harus segera dilakukan karena BUMD saat ini umumnya menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. "Hal ini dampak dari relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD. Karena BUMD didirikan tentunya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi, " kata Anis Fuad saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda AM di rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, kemarin (13/8). Selain itu, lanjutnya, perluasan lingkup usaha penting dilakukan sebagai upaya melakukan diversifikasi usaha. PKB berharap lingkup kegiatan usaha lebih berfokus pada bidang usaha yang merupakan tujuan pendiriannya. "PKB berharap dengan adanya perda ini menjadi alat evaluasi, memberikan solusi dan pembinaan pemda terhadap kondisi yang ada hari ini untuk pengembangan kesepian,” harap Anis. Sebagai BUMD, tambah Anis, harusnya menetapkan mana yang menjadi bisnis utama (core business) dan bisnis pendukung (support business) agar lebih optimal dalam pengalokasian sumber daya perusahaan dan pengukuran kinerja serta implikasinya terhadap nilai posisi dan take home pay. "Perlu dibentuk unit rist management and investment di bawah direktur utama atau direktur umum administrasi untuk penyusunan perencanaan investasi dan kelayakan investasi serta kerja sama investor atau mitra kerja sama dengan diberi kewenangan persetujuan dalam hal penyusunan kajian investasi/analisa kelayakan investasi. Mohon tanggapan,” ungkapnya. (ade/mam/run)
