METROPOLITAN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyelenggarakan workshop Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah Provinsi Jabar 2018 di Hotel Savoy Homan Bandung, Selasa (9/10). Bupati Sukabumi Marwan Hamami menjadi salah satu pesertanya. Dalam acara itu, ada wejangan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil terhadap percepatan pembangunan di Sukabumi. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jabar Heri Hudaya menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan sampai 11 Oktober 2018. ”Sebanyak 24 kepala daerah bupati dan wali kota diberikan pemahaman dalam memantapkan visi-misi gubernur Jabar dengan harapan menjadi semakin solid dan memiliki daya saing tinggi,” terangnya. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, zaman baru harus dilakukan dengan cara baru. ”Jabar ada 27 daerah kita mendapati sebuah sunnatullah bahwa zaman baru harus dengan cara baru. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama untuk dimensi baru sekarang,” katanya. Gubernur menerangkan, saat ini banyak orang membahas masalah milenial. ”Lahirnya istilah milenial, apakah kita paham isi kepala warga kita yang masuk kategori milenial, bagaimana cara mereka mengonsumsi informasi, bagaimana cara mereka punya ekspektasi,” tuturnya. Gubernur mengajak para kepala daerah untuk turun langsung dan mengomunikasikan sistem teori komunikasi digital hingga dipahami warganya. ”Ubahlah pola komunikasi dengan teori keterkoneksian. Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang datang, misal seorang pasien tidak lagi menunggu di rumah sakit, cukup mereka antre melalui hp, nanti operator menghubungi untuk menemui dokter sehingga tidak perlu ngantre,” harapnya. Di tempat yang sama, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menanggapi serius hal ini. Menurutnya, di Kabupaten Sukabumi perlu percepatan pembangunan yang tersinkronisasi dengan visi-misi Pemprov Jabar. ”Sebetulnya pendahuluan sudah kita komunikasikan, bagaimana mengembangkan Sukabumi Selatan dengan potensi yang kita miliki, tadi dijawab oleh gubernur, infrastruktur yang belum digarap secepatnya akan dilaksanakan,” terang Marwan. Marwan mengharapkan instansi teknis lebih serius menangani percepatan pembangunan termasuk anggaran yang berasal dari CSR. ”Forumnya sudah terbentuk bagus, cuma yang diharapkan adalah ide inisiatif dari perangkat daerah yang seharusnya tanpa harus diperintah memiliki kreativitas untuk percepatan tadi,” katanya. Menurut bupati, penataan wilayah itu tidak bisa dilakukan wilayah itu sendiri. Ia mencontohkan rumah sakit. ”Kita sudah memohon di bangunkan rumah sakit tipe D, supaya bebannya tidak ke RS Bunut,” jelasnya. Marwan berharap dengan percepatan pembangunan oleh pemerintah provinsi akan mengurangi beban anggaran Pemkab Sukabumi sehingga pembangunan yang menjadi tanggung jawab daerah bisa terealisasi. “Setiap kegiatan perlu dicermati secara utuh, terlebih kesiapan SDM dan SDA, tidak seluruhnya disampaikan ke Pak Gubernur kalau kita bisa memecahkan satu persoalan di daerah,” pungkasnya. (hep/els/run)
