Ratusan RW Sukses Gelar P2RW

METROPOLITAN - Tingkat partisipasi masyarakat untuk kegiatan Program Pemberday­aan Rukun Warga (P2RW) se­makin baik dari tahun ke tahun. Kegiatan yang dibiayai P2RW pada tahun 2018 sudah 100 per­sen selesai. ”Dari 355 RW yang ada di Kota Sukabumi, tinggal dua RW di wilayah Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunung­puyuh yang masih menyelesai­kan laporan pertanggungjawaban dari sisi administrasi. Dengan demikian, tingkat penyelesaian P2RW hingga laporan pertang­gungjawaban sudah mencapai 99,4 persen,” beber Asisten Sekda Kota Sukabumi Bidang Pemerintahan dan Hukum, An­dri Setiawan. Andri juga mengatakan, kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya, program tersebut akan diteruskan. ”Apa­lagi pimpinan daerah sekarang lebih mengedepankan program tentang peningkatan pember­dayaan masyarakat. Lagi pula, program ini dianggap sukses dan dipelajari banyak daerah lain,” ungkap Andri. Menurutnya, dalam waktu dekat ini, pihaknya bersama Bagian Tata Pemerintah (Tapem) akan meminta waktu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Su­kabumi untuk meninjau hasil pembangunan yang didanai P2RW dengan besaran Rp20 juta tiap RW. ”Diperkirakan waktu monitoring ke lapangan pada akhir bulan November atau awal bulan Desember 2018,” ucapnya. Selain itu, lanjut Andri, mo­nitoring ini akan diagendakan ke beberapa wilayah sekaligus nanti tim juri juga akan melaks­anakan tugasnya untuk me­nentukan RW yang menjadi juara P2RW tahun 2018 baik tingkat kecamatan maupun kota. Para juara P2RW akan diumumkan pada 1 April 2019 bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Kota Sukabumi. ”Ta­hun depan pemerintah akan menggulirkan Dana Kelurahan, Pemkot Sukabumi masih menunggu format dari program tersebut, apakah sejalan dengan P2RW,” tandasnya. Sementara itu, Kabag Tapem Setda Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat menjelaskan, keseluruhan P2RW harus sudah tuntas pada akhir Desember 2018. Nanti dalam proses mo­nitoring, kata Punjul, tim akan melihat kesesuaian proposal yang diajukan dengan pelaks­anaan P2RW. Punjul memperoleh infor­masi, dari Rp73 triliun Dana Desa sebesar Rp3 triliun dialo­kasikan untuk Dana Kelurahan. Namun sampai sekarang dia belum mengetahui tata cara dan sistem penyaluran dana tersebut untuk tiap kelurahan. Apakah dibagi rata atau ber­dasarkan kriteria-kriteria ter­tentu? ”Ada amanat dari Un­dang-undang juga bahwa Pemda harus memberikan 5 persen dari APBD. Apakah nanti P2RW menjadi bagian dari 5 persen tersebut? Lihat saja nanti karena sampai seka­rang belum ada juklak dan juknisnya,” ujar Punjul. (gem/els)