“Kenapa harus ada satu pemahaman karena sering kali jika terjadi banyak kasus kekerasan akan disimpulkan pemerintah tidak peduli dengan perlindungan perempuan dan anak. Sementara jika angka kekerasannya sedikit pemerintah dianggap tidak berhasil karena dirasa tidak mewakili keadaan sebenarnya,” paparnya.
Di tempat berbeda, Sosiolog Nia Elvina menilai, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bermuara dari ranah struktural.
Dengan kata lain, kata dia, common will atau good will dari pemerintah masih sangat lemah. Ia meyakini, jika saja pemerintah menunjukan tekad yang kuat untuk memberikan perhatian terhadap anak dan perempuan, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan meningkat.
“Misalnya ekonomi kerakyatan diperkuat, sehingga kelas menengah semakin meluas, dan orang tua akan semakin terdidik dan semakin punya banyak waktu untuk memperhatikan atau lebih tepatnya mendidik anak mereka dengan afeksi yang kuat,” ujarnya. (rp2/c)
SUMBER : RADAR BOGOR
