METROPOLITAN - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi mempertanyakan indikator yang digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dalam menghitung dan menentukan besaran tarif laboratorium. Itu dilakukan partai besutan Prabowo Subianto untuk dijadikan bahan kajian dalam pembahasan Raperda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium Lingkungan di Pansus DPRD.
”Kami berharap nilai besaran tarif disusun berdasarkan kajian yang objektif, sehingga nilai besaran tarif retribusi sesuai riil marginal cost, kondisi dan kemampuan masyarakat,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Acep Shofyan, saat membacakan pandangan umum di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.
Tak sampai di situ, sambungnya, pemerintah daerah perlu menyampaikan kepada pihaknya mengenai besaran PAD saat ini yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan labotarium. Lalu asumsi apabila raperda ini diberlakukan hingga bagaimana fasilitas yang ada saat ini dalam memberikan pelayanan.
Sementara itu, lanjutnya, terkait Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Fraksi Gerindra berharap kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sama, sehingga peran dan fungsinya harus dapat dilindungi. Tentunya peran pemerintah daerah perlu hadir untuk melakukan penguatan dan mendorong pengarusutamaan gender.
”Kami ingin mengetahui kondisi isu aktual dari pengarusutamaan gender yang ada saat ini di Kabupaten Sukabumi seperti apa. Lalu langkah apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi isu tersebut. Serta peran yang akan diambil pemerintah daerah setelah raperda ini diberlakukan bagaimana,” bebernya.
“Tidak hanya itu, sampai sejauh manakah pelaksanaan kebijakan dan program mengenai pengarusutamaan gender yang ada saat ini, khususnya yang termuat dalam RPJMD hasil evaluasi perangkat daerah yang melaksanakan program tersebut,” sambungnya. (ade/rez/run)
