METROPOLITAN - Rencana Pemerintah Desa (Pemdes) Kembangkuning, Kecamatan Klapanunggal, mengurus dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan mendapat dukungan.
Anggota tim fasilitator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Rike Iskandar mengatakan, rencana desa dalam mengelola langsung dana CSR adalah hal yang baik, asalkan setiap rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan. ”Malah akan lebih baik desa dilibatkan. Yang penting kolaborasi dan transparansi, setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Nantinya TJSL bisa menjadi konsultan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan menjadi salah satu unsur pengelola CSR. Walaupun secara peraturan, landasan hukumnya belum ada. ”Kita akan dorong selama bisa membangun Kabupaten Bogor gerak cepat dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua BPD Kembangkuning Mulyana mengatakan, ada 50 pabrik yang berdomisili di Desa Kembangkuning. ”Banyak pabrik besar di sini, seperti PT Solusi Bangun Indonesia, WIKA, Telkom, Nipres Tbk, PT Jaya Tama Selaras,” kata Mulyana, kemarin.
Meksi banyak pabrik, tidak semua sadar dengan CSR. Karena itu, pihaknya ingin mendorong pembuatan tim di tingkat desa agar pengelolaan CSR di wilayahnya ini bisa merata. “Kami ingin masyarakat di sini itu bisa merasakan program CSR dengan merata dan utuh. Jangan cuma segelintir pabrik saja yang mau mengeluarkan CSR,” tegasnya. (cr2/b/els/run)
