Sudah 3 Tahun Masuk Zona Kuning

METROPOLITAN - Sejak 2016, pelayanan publik di Kabupaten Bogor dinilai belum baik. Hasil survei Ombudsman RI terkini, pelayanannya masih berada di zona kuning. Artinya tidak maksimal.

“Jadi standar pelayanan minimum saja tidak pernah berubah, di zona kuning terus. Sama dengan Kabupaten Be­kasi. Padahal Kota Bogor, Kota Depok dan daerah seki­tarnya, sudah naik ke zona hijau,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Ja­karta Raya, Teguh Nugroho, belum lama ini.

Dari survei yang dilakukan setiap tahun, Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Bogor tidak mengalami perkembangan dari 2016 sampai 2018. Pada­hal standar minimum pe­layanan publik itu seperti bentuk pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan dan sebagainya. ”Hal-hal se­macam itu belum terpenuhi oleh jajaran Pemkab Bogor,” imbuhnya.

Teguh menambahkan, sur­vei kepatuhan pelayanan publik akan kembali diadakan tahun ini. Ia berharap Pemkab Bogor di bawah kepemimpi­nan Ade Yasin-Iwan Setiawan mampu meningkatkan stan­dar minimal pelayanan publik terhadap warganya. ”Masa bertahun-tahun tidak ada perubahan. Apalagi survei kepatuhan tahun 2019 diraih Kabupaten Ciamis yang sama-sama dari wilayah Jawa Barat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Joko Pitoyo mengaku pelaya­nan publik secara umum belum ada yang 100 persen memuaskan. Sebab, memang semua pelayanan publik di Indonesia belum ada yang sempurna. ”Tetapi kalau sek­toral Kabupaten Bogor juga sudah ada yang maksimal seperti RSUD Ciawi. Mungkin yang lainnya belum saya cek tapi upaya pemkab pasti akan ditingkatkan,” jelasnya.

Joko juga mengaku pihaknya akan mempelajari masing-masing sektor dan akan lihat apakah Standar Operasional Pelayanan (SOP)-nya ada atau belum dan apakah perlu per­baikan. ”Untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin maju ini atau ada hal-hal lain yang perlu dip­erbaiki, baik hal teknis mau­pun nonteknis, satu-satunya paling utama sektor pelayanan kesehatan, perizinan dan lingkup ekbang lainnya,” ka­tanya.

Sementara itu, upaya mening­katkan pelayanan publik juga tengah dilakukan Dinas Komu­nikasi dan Informatika (Disko­minfo) Kabupaten Bogor. Dengan menggandeng Kemen­terian Pendayagunaan Apara­tur Negara dan Reformasi Bi­rokrasi (PAN-RB), Diskominfo mengembangkan sistem pengaduan masyarakat berla­bel Layanan Resmi Aspirasi Masyarakat (Laras Online).

“Pengaduan dari masyarakat itu adalah mutiara pembangu­nan. Karena itu, pemerintah perlu merefleksikan aduan tersebut untuk perbaikan pe­layanan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagi Pem­kab Bogor, layanan pengaduan merupakan pelayanan inti dan ruh dari pelayanan publik. Se­hingga dalam menjalankan pelayanan publik, pengelolaan layanan pengaduan itu tidak terbatas atribut atau beban kerja semata. Melainkan men­jadi sustainability development.

“Hal ini juga bertujuan agar penyelenggara pemerintahan dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara seder­hana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Juga sebagai akses partisipasi masyarakat dalam menyam­paikan pengaduan, serta men­jadi kebutuhan untuk mening­katkan kualitas pelayanan publik, terutama di era keter­bukaan ini,” tandasnya. (cr2/khr/c/els/run)