METROPOLITAN - PKS enggan berpolemik terkait penggunaan emas sebagai bahan dasar pin untuk anggota DPR. PKS pun mempersilakan anggota DPR menentukan sikap terkait pemberian pin emas tersebut.
"Bahas membangun demokrasi berkualitas sebetulnya lebih utama. Bab pin DPR, menurut saya bagi yang tidak mau monggo tidak usah diambil, yang mau monggo diambil," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, kualitas perundang-undangan seharusnya menjadi prioritas anggota Dewan. Wakil Ketua Komisi II itu menyebut perlu dibahas pos-pos anggaran DPR yang efisien.
"Yang utama kualitas perundang-undangan yang membela rakyat itu prioritas. Kalau mau berhemat, bisa dipaparkan pada publik pos-pos pengeluaran DPR, bahas mana yang esensial dan mana yang artifisial. Saya setuju uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja membela rakyat," ucapnya.
Seperti diketahui, pin emas untuk anggota DPR dipersoalkan. Pembuatan pin emas dianggap pemborosan anggaran dan tak efisien. Sejumlah anggota dewan pun menolak penggunaan emas sebagai bahan dasar pin.
DPR sendiri telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar. Pin emas tersebut dipesan dari PT Antam (Persero) Tbk. Persoalan pin emas ini juga mendapat sorotan dari Formappi. Formappi pun menilai penggunaan pin emas tidak efisien.
"Kalau bicara soal efisiensi, jelas pengadaan pin emas itu merupakan sebuah praktik yang tidak efisien. Dikatakan tidak efisien karena fungsi pin itu sendiri hanyalah sebagai atribut pengenal bahwa yang mencantolkan pin tersebut di bajunya adalah seorang anggota DPR/DPRD," kata peneliti Formappi Lucius Karu.(azr/mae)
