METROPOLITAN - Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Sukabumi, kemarin siang.
Ada enam poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam aksi ini, pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan kerjasama dengan RRC dalam proyek OBOR atau BRI. Kedua, menolak pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Ketiga, mendesak pemerintah untuk menindak kelompok separatisme yang hendak memisahkan diri dari NKRI.
"Mereka menyatakan sejumlah sikap yakni menolak one belt one road (OBOR) Cina dan mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan kerjasama dengan Cina dalam proyek itu," kata Walikota Sukabumi Achmad Fahmi
Keempat, hentikan kriminalisasi bendera tauhid dan mengakui sebagai bendera umat islam. Kelima, hentikan kriminalisasi ulama dengan alasan radikalisme. Terakhir, menolak kenaikan iuran BPJS, kenaikan TDL dan kebijakan lain yang tidak berpihak kepada mayoritas rakyat Indonesia.
Selain itu, lanjut Fahmi, mereka juga menolak pemindahan ibukota dari Jakarta, dan mendesak untuk menindak kelompok separatis yang hendak memisahkan dari NKRI, Hentikan kriminalisasi bendera tauhid dan mengakui sebagai bendera umat Islam. "Kami terima aspirasi ormas AMIR dan akan ditindaklanjuti," katanya.
Sementara itu, Perwakilan AMIR, Budi Lesmana mengatakan, petisi yang disampaikan diharapkan bisa diteruskan oleh pemkot dan DPRD Kota Sukabumi ke pemerintah pusat. '"Petisi ini harapanya bisa sampai ke pemerintah pusat dan diterima,'' ujar dia.
Hasil panataun, massa yang berasal dari puluhan ormas ini terus melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kota Sukabumi. Nampak hadir pula perwakilan dari DPRD Kota Sukabumi dan perwakilan dari pihak BPJS . (ade/suf/run)
